Akta gadai saham: bentuk, isi, dan hal yang lazim diperiksa
Akta gadai saham adalah dokumen tertulis yang memuat perjanjian gadai atas saham sebagai jaminan utang. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak menetapkan bentuknya: akta dapat dibuat di hadapan notaris atau di bawah tangan, dengan kekuatan pembuktian yang berbeda. Setelah akta ditandatangani, gadai wajib dicatat. Untuk saham Tbk tanpa warkat, peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mengatur pencatatan agunan melalui pemegang rekening. RepoSaham bukan pemberi pinjaman dan tidak menyusun akta.
Ringkasnya
- KUHPerdata dan Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak mewajibkan akta notaris untuk gadai saham; sebaliknya, pembebanan jaminan fidusia wajib dibuat dengan akta notaris.
- Akta notaris memberi bukti yang sempurna bagi para pihak; akta di bawah tangan baru memberi kekuatan pembuktian yang sama bagi para penandatangannya bila tanda tangannya diakui.
- Surat perjanjian dan akta notaris dikenai bea meterai dengan tarif tetap Rp10.000 untuk setiap dokumen.
- Gadai saham wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus; pencatatan agunan atas saham tanpa warkat diatur tersendiri dalam peraturan KSEI.
Apa itu akta gadai saham?
Akta gadai saham memuat perjanjian yang memberi pemegang gadai (pihak yang menerima jaminan, umumnya pemberi pinjaman) hak jaminan atas saham milik pemberi gadai (pemilik saham yang menjaminkannya). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas) menyatakan bahwa saham merupakan benda bergerak dan “dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar” (Pasal 60 ayat (1) dan (2)). Gadai sendiri diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUHPerdata. Benda gadai dapat diserahkan oleh debitur sendiri atau oleh pihak ketiga untuk menjamin utang debitur. Lihat juga panduan perjanjian gadai saham dan pengertian gadai saham.
Apakah akta gadai saham harus dibuat di hadapan notaris?
KUHPerdata dan UU Perseroan Terbatas tidak mewajibkan gadai saham dibuat dengan akta notaris. Pasal 1151 KUHPerdata hanya mensyaratkan agar perjanjian gadai dibuktikan dengan alat bukti yang berlaku untuk perjanjian pokoknya. Praktisi hukum juga menyatakan bahwa perjanjian gadai saham dapat dibuat dengan akta notaris atau di bawah tangan. Dengan demikian, akta notaris adalah pilihan, bukan kewajiban. Bentuknya ditentukan para pihak bersama penasihat hukum dan dapat dipengaruhi persyaratan pemberi pinjaman atau kustodian.
| Aspek | Akta notaris | Akta di bawah tangan |
|---|---|---|
| Pembuat | Notaris, sebagai pejabat umum: akta dibuat oleh atau di hadapan notaris dan merupakan akta autentik. Aslinya (minuta akta) disimpan notaris; para pihak menerima salinan. | Para pihak sendiri, tanpa melibatkan pejabat umum. |
| Pembacaan dan penandatanganan | Pada dasarnya dibacakan notaris di hadapan penghadap (para pihak yang menghadap notaris) dengan dihadiri paling sedikit dua orang saksi, lalu saat itu juga ditandatangani oleh penghadap, saksi, dan notaris. | Ditandatangani para pihak sendiri. Bila para pihak menghendaki, notaris dapat mengesahkan tanda tangan dan tanggal surat itu dengan mendaftarkannya dalam buku khusus (legalisasi). |
| Kekuatan pembuktian | Bukti yang sempurna bagi para pihak, ahli waris, dan pihak yang memperoleh hak dari mereka (Pasal 1870 KUHPerdata). | Bukti yang sempurna seperti akta autentik bagi para penandatangan, ahli waris, dan pihak yang memperoleh hak dari mereka, asalkan tanda tangannya diakui (Pasal 1875 KUHPerdata). |
Disarikan dari Pasal 1870, 1874, dan 1875 KUHPerdata serta Pasal 1, 15, dan 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UU Jabatan Notaris).
Apa bedanya dengan akta jaminan fidusia?
Jaminan fidusia adalah lembaga jaminan yang berbeda. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia), pembebanannya wajib dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan wajib didaftarkan (Pasal 5 dan 11). Undang-undang itu tidak berlaku terhadap gadai (Pasal 3). Gadai saham tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia; yang diwajibkan UU Perseroan Terbatas adalah pencatatan dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus, kewajiban yang juga berlaku bagi jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan (Pasal 60 ayat (3)).
Apakah akta gadai mempunyai kekuatan eksekutorial?
Kekuatan eksekutorial diberikan kepada grosse akta pengakuan utang (Pasal 1 angka 11 UU Jabatan Notaris) dan kepada sertifikat jaminan fidusia (Pasal 15 UU Jaminan Fidusia). KUHPerdata tidak mengatur grosse atau sertifikat untuk gadai; hak pemegang gadai untuk menjual saham bersumber dari Pasal 1155 dan 1156 KUHPerdata.
Apa saja yang lazim dimuat dalam akta?
Akta notaris terdiri atas kepala akta, badan akta, dan penutup akta; badan akta memuat antara lain identitas para penghadap dan isi kehendak para pihak (Pasal 38 UU Jabatan Notaris). Hal-hal berikut umumnya diatur dalam badan akta atau dalam perjanjian di bawah tangan. Daftar ini bukan contoh akta; uraiannya ada dalam panduan klausul penting dalam perjanjian gadai saham.
- Para pihak: pemberi gadai, pemegang gadai, dan debitur bila berbeda dari pemberi gadai.
- Utang yang dijamin, dengan merujuk pada perjanjian pokoknya.
- Objek gadai: jumlah dan jenis saham, perseroan yang menerbitkannya, serta rekening efek tempat saham tercatat (untuk saham tanpa warkat).
- Hak suara, yang “tetap berada pada pemegang saham” (Pasal 60 ayat (4) UU Perseroan Terbatas), serta pengaturan hak lain yang dapat diperjanjikan, seperti hak atas dividen.
- Kewajiban memberitahukan dan mencatatkan gadai.
- Peristiwa cedera janji (wanprestasi) dan cara penjualan saham; ketentuan penjualan dalam Pasal 1155 KUHPerdata berlaku sepanjang para pihak tidak memperjanjikan lain.
- Pelepasan gadai setelah utang lunas.
Bahasa apa yang dipakai dan persetujuan siapa yang diperlukan?
Akta notaris wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. Atas kehendak para pihak, akta dapat dibuat dalam bahasa asing, dan notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia; bila terdapat perbedaan penafsiran, yang digunakan adalah akta dalam bahasa Indonesia (Pasal 43 UU Jabatan Notaris). Perjanjian yang melibatkan warga negara Indonesia atau lembaga swasta Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia; bila ada pihak asing, perjanjian itu ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris (Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, yang antara lain mengatur penggunaan bahasa Indonesia).
Sebelum penandatanganan, kewenangan pemberi gadai dan batasan dalam anggaran dasar juga lazim diperiksa:
- Saham yang diperoleh selama perkawinan, selain hadiah atau warisan, menjadi harta bersama, kecuali perjanjian perkawinan menentukan lain. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak (Pasal 29, 35, dan 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Menurut praktisi hukum, penjaminan harta bersama tanpa persetujuan pasangan dapat dipersoalkan keabsahannya.
- Bila pemberi gadai adalah perseroan, direksi wajib meminta persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk menjadikan kekayaan perseroan yang nilainya lebih dari 50% kekayaan bersihnya sebagai jaminan utang, kecuali penjaminan itu merupakan pelaksanaan kegiatan usaha perseroan sesuai dengan anggaran dasarnya (Pasal 102 ayat (1) dan (3) UU Perseroan Terbatas). Anggaran dasar juga dapat mensyaratkan persetujuan dewan komisaris (Pasal 117).
- Anggaran dasar perseroan yang sahamnya digadaikan dapat membatasi penjaminan saham (Pasal 60 ayat (2) UU Perseroan Terbatas).
Berapa bea meterai yang terutang?
Bea meterai adalah pajak atas dokumen, sehingga ada atau tidaknya meterai tidak menentukan sah tidaknya perjanjian; syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (UU Bea Meterai), surat perjanjian beserta rangkapnya dan akta notaris beserta salinannya termasuk dokumen yang dikenai bea meterai. Bea meterai itu dikenakan dengan tarif tetap sebesar Rp10.000, satu kali untuk setiap dokumen (Pasal 3 sampai dengan Pasal 5). Bea meterai terutang saat dokumen ditandatangani (Pasal 8).
Bea meterai terutang oleh masing-masing pihak atas dokumen yang diterimanya, tetapi para pihak boleh menyepakati siapa yang membayarnya (Pasal 9). Dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dibayar dapat dimeteraikan kemudian dengan membayar bea meterai yang terutang ditambah sanksi administratif sebesar 100% dari jumlah itu (Pasal 17 dan 18 UU Bea Meterai).
Di mana gadai dicatat setelah akta ditandatangani?
Setelah akta ditandatangani, gadai saham “wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus” (Pasal 60 ayat (3) UU Perseroan Terbatas). Direksi wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang antara lain memuat nama dan alamat pemegang gadai serta tanggal perolehan hak gadai (Pasal 50 ayat (1)).
Saham perseroan tertutup atau saham dengan warkat
Menurut Pasal 1153 KUHPerdata, gadai atas benda bergerak tak berwujud lahir dengan pemberitahuan tentang penggadaian itu kepada pihak yang terhadapnya hak yang digadaikan harus dilaksanakan. Pihak tersebut dapat meminta bukti tertulis tentang pemberitahuan itu. Untuk saham, praktisi hukum menyebutkan bahwa pemberitahuan itu ditujukan kepada perseroan yang menerbitkan saham tersebut. Bentuk bukti pemilikan saham ditetapkan dalam anggaran dasar (Pasal 51 UU Perseroan Terbatas); penyerahannya kepada pemegang gadai biasanya diatur dalam akta.
Saham Tbk tanpa warkat
Menurut penjelasan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, efek dapat dijaminkan tanpa dikeluarkan dari penitipan kolektif. Penjaminan dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari pemegang rekening kepada KSEI atau bank kustodian tentang jumlah dan jenis efek, pihak penerima jaminan (pemegang gadai), dan persyaratan penjaminannya. Karena itu, uraian saham dalam akta perlu cukup rinci agar dapat dipakai untuk pemberitahuan tersebut.
Menurut peraturan KSEI, saham yang diagunkan dicatat dalam subrekening efek khusus agunan atas nama pemberi agunan (pemberi gadai), atau tetap berada dalam subrekening efeknya tetapi dibekukan sebanyak jumlah yang diagunkan. Selama berstatus agunan, saham itu “tidak dapat ditarik atau dipindahbukukan untuk penyelesaian transaksi Efek”. Pencatatan dilakukan oleh pemegang rekening, yaitu perusahaan efek atau bank kustodian. KSEI hanya mengadministrasikan agunan dan tidak berkewajiban menjamin pelaksanaan perjanjiannya. Apakah pencatatan di KSEI juga memenuhi kewajiban pencatatan menurut UU Perseroan Terbatas perlu dinilai oleh penasihat hukum Anda; tahapannya dibahas dalam panduan proses gadai saham.
Laporan kepada OJK
Pemegang saham, bukan pemberi pinjaman, wajib melapor kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bila saham perusahaan terbuka yang dijaminkannya mencapai 5% hak suara atau lebih, baik sekaligus maupun secara akumulatif, paling lambat 3 hari kerja sejak perjanjian penjaminan ditandatangani (Peraturan OJK Nomor 4 Tahun 2024 dan Surat Edaran OJK Nomor 10/SEOJK.04/2025); lihat panduan gadai saham Tbk.
Saat utang lunas
Selama pemegang gadai tidak menyalahgunakan saham yang digadaikan, debitur tidak dapat menuntut saham itu kembali sebelum utang pokok, bunga, dan biaya dilunasi seluruhnya (Pasal 1159 KUHPerdata). Gadai juga tidak dapat dibagi-bagi: pelunasan sebagian utang tidak dengan sendirinya membebaskan sebagian saham (Pasal 1160 KUHPerdata). Untuk saham tanpa warkat, setelah utang lunas, pemegang rekening mengajukan pencabutan pembekuan kepada KSEI.
Kendala apa yang sering muncul?
Dalam seminar kenotariatan pada Juni 2024 yang dilaporkan Hukumonline, seorang notaris menguraikan sejumlah kendala yang kerap muncul dalam gadai saham, antara lain:
- gadai tidak disertai penyerahan fisik surat saham atau resipis, atau surat sahamnya belum dicetak;
- gadai tidak dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus;
- pemberian kuasa memberikan suara dalam RUPS, kuasa menjual saham, dan pengalihan hak atas dividen, yang menurutnya rawan berujung gugatan;
- nilai saham yang turun secara signifikan, yang menurutnya biasanya diikuti permintaan bank akan jaminan pengganti atau jaminan tambahan.
Risiko
Mekanisme permintaan jaminan tambahan (margin call) bila nilai saham turun ditentukan dalam perjanjian gadai. Bila debitur cedera janji, saham dapat dijual; lihat panduan eksekusi gadai saham.
Pemberian kuasa pada dasarnya dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa (Pasal 1813 dan 1814 KUHPerdata). Karena itu, kuasa menjual atau kuasa memberikan suara dalam dokumen gadai perlu ditelaah penasihat hukum, terutama mengenai kapan kuasa itu berlaku dan apakah kuasa itu dapat ditarik kembali.
Siapa yang menyusun akta dan menanggung biayanya?
Akta notaris dibuat oleh atau di hadapan notaris; perjanjian di bawah tangan disusun para pihak sendiri. Siapa yang membayar bea meterai dapat disepakati para pihak (Pasal 9 UU Bea Meterai); tanyakan kepada pemberi pinjaman dan penasihat hukum Anda siapa yang menanggung biaya notaris dan biaya lainnya.
RepoSaham tidak menyusun akta, tidak menunjuk notaris, dan bukan pihak dalam perjanjian gadai. Kami menelaah pertanyaan dan, dengan persetujuan eksplisit Anda, memperkenalkan Anda kepada pemberi pinjaman, yang menetapkan seluruh persyaratannya. Pelajari layanan perkenalan gadai saham atau ajukan pertanyaan rahasia.
Rujukan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, salah satu terjemahan bahasa Indonesia (membuka tab baru)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (membuka tab baru)
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (membuka tab baru)
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Pasal 22 angka 17 dan penjelasannya (membuka tab baru)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (membuka tab baru)
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (membuka tab baru)
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (membuka tab baru)
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 31 (membuka tab baru)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (membuka tab baru)
- Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral (membuka tab baru)
- Peraturan OJK Nomor 4 Tahun 2024 (membuka tab baru)
- Surat Edaran OJK Nomor 10/SEOJK.04/2025 (membuka tab baru)
- Perhatikan Klausula-Klausula Penting dalam Perjanjian Gadai Saham (membuka tab baru)
- Empat Problematika Notaris dalam Proses Gadai Saham (membuka tab baru)
- Dampak Tidak Sahnya Jaminan terhadap Perjanjian Pembiayaan (membuka tab baru)
Halaman ini berisi informasi umum tentang pinjaman dengan jaminan saham di Indonesia dan bukan nasihat hukum, pajak, atau keuangan. Instrumen yang tepat bergantung pada posisi dan tujuan spesifik Anda. Penilaian atas setiap kewajiban keterbukaan informasi atau kewajiban lain berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan urusan penasihat hukum Indonesia Anda sendiri, yang sebaiknya dilibatkan sejak awal. Peran kami terbatas sebagai pihak yang memperkenalkan, dan kami tidak memberikan nasihat hukum ataupun nasihat mengenai peraturan.
Pertanyaan yang sering diajukan
Jawaban ringkas tentang akta gadai saham. Untuk situasi Anda, libatkan penasihat hukum.
Ajukan pertanyaanApakah gadai saham perlu akta notaris?
Tidak wajib menurut KUHPerdata dan UU Perseroan Terbatas: perjanjian gadai cukup dibuktikan dengan alat bukti yang berlaku untuk perjanjian pokoknya. Akta notaris tetap lazim dipakai; sebagai akta autentik, akta itu memberi bukti yang sempurna bagi para pihak. Sebaliknya, pembebanan jaminan fidusia atas saham wajib dibuat dengan akta notaris.
Apa yang perlu dilakukan setelah akta gadai saham ditandatangani?
Gadai saham wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus. Untuk saham tanpa warkat, peraturan KSEI mengatur pencatatan saham itu sebagai agunan melalui pemegang rekening. Selain itu, bila saham perusahaan terbuka yang dijaminkan mencapai 5% hak suara atau lebih, pemegang saham wajib melapor kepada OJK paling lambat 3 hari kerja sejak perjanjian penjaminan ditandatangani. Saat lahirnya gadai atas saham tanpa warkat perlu dinilai oleh penasihat hukum; urutan langkahnya dijelaskan dalam panduan proses gadai saham.
Bolehkah akta menyatakan saham menjadi milik pemberi pinjaman bila peminjam gagal bayar?
Tidak. Pasal 1154 KUHPerdata melarang pemegang gadai memiliki saham yang digadaikan bila debitur cedera janji, dan setiap janji yang bertentangan dengan larangan itu batal. Pelunasan diambil dari hasil penjualan saham di muka umum atau di bursa, kecuali diperjanjikan lain (Pasal 1155), atau ditempuh melalui pengadilan (Pasal 1156 KUHPerdata).
Semuanya berawal dari pertanyaan rahasia. Ceritakan posisi Anda secara umum; rinciannya cukup disampaikan ketika Anda sudah siap.
Ajukan pertanyaan rahasia