Panduan pemegang saham Tbk

Gadai saham perusahaan terbuka: apa yang berbeda ketika sahamnya tercatat di bursa

Menggadaikan saham Tbk berarti juga memperhitungkan kewajiban lapor kepada OJK, aturan orang dalam, dan dampak eksekusi jaminan terhadap pengendalian perusahaan.

Gadai saham perusahaan terbuka adalah pembebanan hak gadai atas saham emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai jaminan utang, sementara saham tetap milik pemegangnya. Karena sahamnya tercatat, berlaku aturan pasar modal: laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bila saham yang dijaminkan mencapai 5% hak suara, larangan bertransaksi bagi pemilik informasi orang dalam, dan kemungkinan penawaran tender wajib bila eksekusi jaminan mengakibatkan perubahan pengendali. RepoSaham bukan pemberi pinjaman.

Ringkasnya

  • Hak suara atas saham yang digadaikan tetap pada pemegang saham.
  • Penjaminan saham yang mencapai 5% hak suara atau lebih wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 3 hari kerja sejak perjanjian penjaminan ditandatangani.
  • Sejak berlakunya UU Nomor 4 Tahun 2023 (UU P2SK), larangan membeli atau menjual efek berlaku bagi setiap pihak yang memiliki informasi orang dalam dan sepatutnya mengetahui sifat informasi itu.
  • Eksekusi jaminan yang mengakibatkan perubahan pengendali dapat memicu penawaran tender wajib.

Apa yang membedakan gadai saham perusahaan terbuka?

Dasar hukum gadai saham perusahaan terbuka sama dengan dasar hukum gadai saham perseroan tertutup (lihat pengertian gadai saham). Menurut Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, saham dapat diagunkan dengan gadai sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar, dan Pasal 60 ayat (4) menegaskan: “Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham.” Hak lain, seperti dividen, dapat diperjanjikan antara pemegang saham dan pemegang gadai. Sebaliknya, pada repo saham, kepemilikan berpindah kepada pembeli (lihat pengertian repo saham). Layanan gadai efek di lembaga pergadaian dibahas dalam panduan gadai efek dan repo saham.

Yang berbeda adalah kerangka aturan yang menyertainya: kewajiban lapor kepada OJK, aturan orang dalam, aturan pengambilalihan, dan syarat porsi saham publik (free float) yang wajib dipenuhi emiten. Menurut OJK, kewajiban melaporkan penjaminan saham ditambahkan pada tahun 2024 karena sebelumnya ada penjaminan saham yang tidak dilaporkan. Tanpa laporan itu, eksekusi jaminan setelah gagal bayar dapat mengubah kepemilikan saham secara signifikan, bahkan dalam kasus tertentu mengubah pengendalian tanpa terpantau oleh pemegang saham atau regulator.

Bagaimana gadai atas saham tanpa warkat dicatat?

Saham yang diperdagangkan di BEI berbentuk tanpa warkat. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), membolehkan efek dalam penitipan kolektif, seperti yang diselenggarakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dijaminkan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Menurut penjelasannya, efek itu dijaminkan tanpa dikeluarkan dari penitipan kolektif, melalui pemberitahuan tertulis pemegang rekening kepada KSEI atau bank kustodian.

Menurut peraturan KSEI, untuk saham milik nasabah, pemegang rekening (bank kustodian atau perusahaan efek tempat saham disimpan) mencatat agunan, menerbitkan surat konfirmasi sebagai bukti pencatatan kepada pemberi dan penerima agunan, dan mengajukan kepada KSEI pembekuan saham yang diagunkan dalam subrekening efek pemberi agunan (lihat panduan proses gadai saham).

UU Perseroan Terbatas juga mewajibkan gadai saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus (Pasal 60 ayat (3)). Menurut Pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hak gadai atas benda bergerak tak berwujud seperti saham lahir dengan pemberitahuan tentang penggadaian itu kepada pihak yang terhadapnya hak yang digadaikan harus dilaksanakan; menurut praktisi hukum, untuk saham pihak itu adalah perseroan penerbit. Penerapan keduanya pada saham di KSEI perlu dinilai oleh penasihat hukum; bentuk dokumennya dibahas dalam panduan akta gadai saham.

Siapa yang wajib melapor, kapan, dan melalui sistem apa?

Dasar hukumnya adalah Pasal 87 UU Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK, serta POJK Nomor 4 Tahun 2024 yang berlaku sejak 28 Agustus 2024. POJK ini mengatur dua laporan: laporan kepemilikan dan laporan aktivitas menjaminkan saham (selanjutnya disebut laporan penjaminan).

Dua laporan menurut POJK Nomor 4 Tahun 2024
AspekLaporan kepemilikanLaporan penjaminan
PelaporAnggota direksi dan anggota dewan komisaris yang memiliki saham perusahaan tempat mereka menjabat; pemegang saham yang memiliki paling sedikit 5% hak suara; dan pengendali, termasuk pengendali yang memiliki kurang dari 5%Pemegang saham yang menjaminkan, bukan pemberi pinjaman
PemicuSetiap perubahan bagi anggota direksi dan anggota dewan komisaris; setiap perubahan satu satuan persentase bagi pemegang saham yang memiliki 5% hak suara atau lebih dan bagi pengendaliJumlah saham yang dijaminkan mencapai 5% hak suara, sekaligus atau secara akumulatif; setelah itu, setiap perubahan satu satuan persentase
TenggatPaling lambat 3 hari kerja sejak perubahanPaling lambat 3 hari kerja sejak perjanjian penjaminan ditandatangani
Isi pokokJumlah dan persentase saham, jenis, harga, dan tujuan transaksi, serta pemilik manfaatJumlah dan persentase saham yang dijaminkan, nilai pinjaman, jangka waktu, dan hubungan afiliasi
Penerima laporanOJK; informasinya tersedia untuk publik melalui situs web BEIDiteruskan KSEI kepada OJK dan BEI

Sejak 5 Desember 2025, laporan disampaikan melalui AKSes, sistem pelaporan elektronik yang dikelola KSEI (Surat Edaran OJK Nomor 10/SEOJK.04/2025). Menurut ketentuan KSEI, penyampaian laporan penjaminan melalui AKSes tidak dapat dikuasakan.

Kepemilikan tidak langsung ikut dihitung dan ditelusuri sampai ke pemilik manfaat akhir. Repo tidak dilaporkan sebagai penjaminan, tetapi sebagai pembelian atau penjualan dengan keterangan repo. Pelanggaran kewajiban lapor dapat dikenai sanksi administratif, termasuk denda tanpa didahului peringatan tertulis.

Sejak 3 Maret 2026, data kepemilikan saham perusahaan tercatat di atas 1% juga dipublikasikan setiap bulan di situs web BEI. Kerahasiaan pertanyaan Anda kepada RepoSaham tidak mengubah kewajiban lapor Anda maupun publikasi tersebut.

Informasi orang dalam, dari negosiasi sampai eksekusi jaminan

Pasal 95 UU Pasar Modal melarang orang dalam emiten yang mempunyai informasi orang dalam membeli atau menjual efek emiten tersebut, atau efek perusahaan lain yang bertransaksi dengan emiten itu. Orang dalam mencakup komisaris, direktur, pegawai, pemegang saham utama (paling sedikit 20% hak suara), dan orang yang karena kedudukan, profesi, atau hubungan usahanya dengan emiten dapat memperoleh informasi orang dalam. Menurut penjelasan undang-undang, hubungan usaha itu mencakup hubungan dengan kreditur.

Sejak berlakunya UU P2SK, larangan yang sama berlaku bagi setiap pihak, termasuk calon pemberi pinjaman, yang memiliki informasi orang dalam dan sepatutnya mengetahui bahwa informasi itu merupakan informasi orang dalam. Orang dalam juga dilarang memberikan informasi orang dalam kepada pihak mana pun yang patut diduganya dapat menggunakan informasi itu untuk membeli atau menjual efek. Pelanggarannya diancam pidana penjara 5 sampai 15 tahun dan denda Rp5 miliar sampai Rp150 miliar.

Untuk eksekusi gadai, POJK Nomor 78/POJK.04/2017 membolehkan orang dalam menjual efeknya di bursa atau di tempat pelelangan umum pada penawaran tertinggi bila penjualan itu merupakan pelaksanaan gadai; penjualan itu wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 10 hari sejak transaksi.

Pemandangan udara atap melingkar Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan gedung-gedung pencakar langit kawasan bisnis Jakarta yang samar dalam kabut keemasan.
Kawasan bisnis Jakarta dilihat dari Senayan.

Eksekusi jaminan dan perubahan pengendali

Bila debitur atau pemberi gadai cedera janji (wanprestasi), pemegang gadai tidak boleh menjadikan saham yang digadaikan sebagai miliknya (Pasal 1154 KUHPerdata). Kecuali diperjanjikan lain, setelah jangka waktu yang diperjanjikan lewat, atau setelah debitur diperingatkan bila jangka waktunya tidak ditentukan, pemegang gadai berhak menjual saham itu di muka umum, atau di bursa bila saham itu diperdagangkan di bursa (Pasal 1155). Ia juga dapat menuntut agar hakim menetapkan cara penjualannya (Pasal 1156). Tata caranya dibahas dalam panduan eksekusi gadai saham.

Menurut POJK Nomor 9/POJK.04/2018, pengendali perusahaan terbuka adalah pihak yang, baik langsung maupun tidak langsung, memiliki lebih dari 50% dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh, atau mampu menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan. Bila eksekusi jaminan membuat suatu pihak menjadi pengendali baru, peristiwa itu dapat tergolong pengambilalihan perusahaan terbuka.

Pengendali baru wajib mengumumkan pengambilalihan itu dan menyampaikannya kepada OJK paling lambat 1 hari kerja setelah pengambilalihan terjadi, lalu melakukan penawaran tender wajib untuk membeli sisa saham. POJK tersebut memuat pengecualian (Pasal 23), antara lain untuk pengambilalihan karena putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan karena “jaminan utang tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian utang piutang”, tetapi pengambilalihan karena jaminan utang tetap wajib diumumkan. Berlaku atau tidaknya pengecualian itu pada transaksi Anda perlu dinilai oleh penasihat hukum.

Emiten sendiri wajib melaporkan setiap perubahan pengendali kepada OJK (POJK Nomor 45 Tahun 2024) dan mengumumkannya sebagai informasi atau fakta material paling lambat sebelum sesi I perdagangan bursa pada hari kerja berikutnya setelah emiten mengetahui atau selayaknya mengetahui perubahan itu.

Risiko

Penurunan harga saham yang digadaikan dapat memicu permintaan jaminan tambahan (margin call) atau pelunasan sebagian dalam waktu singkat. Bila jaminan dieksekusi, saham dapat dijual pada waktu dan harga yang tidak menguntungkan, dan pengendalian dapat berpindah secara permanen.

Porsi saham publik dan likuiditas

Definisi

Saham free float adalah saham tanpa warkat yang telah tercatat di bursa dan memenuhi lima syarat: dimiliki oleh pemegang saham dengan kepemilikan kurang dari 5% dari seluruh saham tercatat; tidak dimiliki pengendali atau afiliasinya; tidak dimiliki anggota direksi atau anggota dewan komisaris; bukan saham yang telah dibeli kembali oleh perusahaan; dan bukan saham yang pengalihannya harus dibatasi.

Sumber: Peraturan BEI Nomor I-A sebagaimana diubah pada 31 Maret 2026, butir I.5

Agar sahamnya tetap tercatat di BEI, perusahaan tercatat wajib memiliki paling sedikit 50 juta saham yang tergolong porsi saham publik, dengan porsi paling sedikit 15% dari jumlah saham tercatat (dihitung setelah 1 tahun sejak pencatatan), kecuali BEI menyetujui jumlah lain, serta paling sedikit 300 pemegang saham yang memiliki nomor tunggal identitas pemodal (SID). Masa transisinya bergantung pada kapitalisasi saham per 31 Maret 2026. Karena saham pengendali tidak dihitung dalam porsi saham publik, perpindahan blok saham melalui eksekusi jaminan dapat mengubah perhitungan tersebut.

Bagi bank, likuiditas juga menentukan apakah saham dapat diterima sebagai jaminan: menurut POJK Nomor 40/POJK.03/2017, bank tidak boleh menerima sebagai agunan tambahan saham yang tidak ditransaksikan selama 3 bulan berturut-turut sebelum akad kredit ditandatangani (lihat panduan saham sebagai jaminan kredit). Saat eksekusi jaminan, batas penurunan harga harian di bursa dan suspensi perdagangan dapat membatasi penjualan melalui bursa.

Syarat persetujuan: pasangan, RUPS, dan dewan komisaris

Kecuali harta dipisahkan dengan perjanjian perkawinan, saham yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, selain saham yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 dan Pasal 36).

Bila saham dimiliki melalui perusahaan induk berbentuk perseroan terbatas, direksi perusahaan induk itu wajib meminta persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk menjaminkan kekayaan perseroan yang nilainya lebih dari 50% kekayaan bersih perseroan, dalam satu transaksi atau lebih (Pasal 102 UU Perseroan Terbatas). Pasal 102 ayat (3) mengecualikan penjaminan sebagai pelaksanaan kegiatan usaha perseroan sesuai anggaran dasarnya; penerapannya pada perusahaan induk perlu dinilai oleh penasihat hukum. Anggaran dasar juga dapat mensyaratkan persetujuan dewan komisaris (Pasal 117 UU Perseroan Terbatas). Persyaratan persetujuan ini juga dibahas dalam panduan perjanjian gadai saham.

Cara mempersiapkan diri

Hal-hal yang lazim diperiksa bersama penasihat hukum:

  • Persentase hak suara Anda, termasuk kepemilikan tidak langsung dan saham yang sudah dijaminkan.
  • Anggaran dasar emiten dan perusahaan induk Anda.
  • Persetujuan pasangan atau RUPS yang diperlukan.
  • Siapa yang wajib melapor melalui AKSes, paling lambat 3 hari kerja.
  • Siapa saja yang mengetahui rencana transaksi.
  • Skenario gagal bayar: hak suara yang dapat berpindah dan dampaknya terhadap pengendalian.
  • Bila pemberi pinjaman berasal dari luar negeri, batas kepemilikan asing yang mungkin berlaku saat eksekusi jaminan.

Bagaimana RepoSaham membantu?

RepoSaham adalah layanan perkenalan, bukan pemberi pinjaman, bank, perusahaan efek, kustodian, atau penasihat. Kami menelaah pertanyaan Anda secara rahasia dan, dengan persetujuan eksplisit Anda untuk setiap pemberi pinjaman, memperkenalkan Anda kepada pemberi pinjaman yang kriterianya mungkin sesuai. Pesan pertama cukup berisi gambaran umum, tanpa kode saham atau informasi orang dalam. Kewajiban lapor kepada OJK tetap menjadi tanggung jawab Anda. Pelajari struktur gadai saham atau ajukan pertanyaan rahasia.

Rujukan

  1. POJK Nomor 4 Tahun 2024 (membuka tab baru)OJK, diakses 30 September 2026
  2. SEOJK Nomor 10/SEOJK.04/2025 (membuka tab baru)OJK, diakses 30 September 2026
  3. Keputusan Direksi KSEI tentang AKSes (5 Desember 2025) (membuka tab baru)KSEI, diakses 30 September 2026
  4. Siaran pers BEI dan KSEI, 3 Maret 2026 (membuka tab baru)KSEI, diakses 30 September 2026
  5. UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (membuka tab baru)JDIH Kemenkeu, diakses 30 September 2026
  6. Penjelasan UU Nomor 40 Tahun 2007 (membuka tab baru)JDIH Kemenkeu, diakses 30 September 2026
  7. UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dengan penjelasan (membuka tab baru)OJK, diakses 30 September 2026
  8. UU Nomor 4 Tahun 2023 (P2SK), dengan penjelasan (membuka tab baru)JDIH Kemenkeu, diakses 30 September 2026
  9. Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral (membuka tab baru)KSEI, diakses 30 September 2026
  10. KUHPerdata, Pasal 1153 sampai 1156 (terjemahan) (membuka tab baru)Wikisource bahasa Indonesia, diakses 30 September 2026
  11. Empat Problematika Notaris dalam Proses Gadai Saham (3 Juli 2024) (membuka tab baru)Hukumonline, diakses 30 September 2026
  12. POJK Nomor 9/POJK.04/2018 (pengambilalihan) (membuka tab baru)OJK, diakses 30 September 2026
  13. POJK Nomor 45 Tahun 2024 (membuka tab baru)OJK, diakses 30 September 2026
  14. POJK Nomor 31/POJK.04/2015 (membuka tab baru)OJK, diakses 30 September 2026
  15. POJK Nomor 78/POJK.04/2017 (membuka tab baru)OJK, diakses 30 September 2026
  16. Peraturan BEI Nomor I-A (perubahan 31 Maret 2026) (membuka tab baru)BEI, diakses 30 September 2026
  17. POJK Nomor 40/POJK.03/2017, Pasal 3 (membuka tab baru)pasal.id, diakses 29 September 2026
  18. UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 35 (membuka tab baru)pasal.id, diakses 30 September 2026
  19. UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 36 (membuka tab baru)pasal.id, diakses 30 September 2026

Halaman ini berisi informasi umum tentang pinjaman dengan jaminan saham di Indonesia dan bukan nasihat hukum, pajak, atau keuangan. Instrumen yang tepat bergantung pada posisi dan tujuan spesifik Anda. Penilaian atas setiap kewajiban keterbukaan informasi atau kewajiban lain berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan urusan penasihat hukum Indonesia Anda sendiri, yang sebaiknya dilibatkan sejak awal. Peran kami terbatas sebagai pihak yang memperkenalkan, dan kami tidak memberikan nasihat hukum ataupun nasihat mengenai peraturan.

Tanya jawab

Pertanyaan yang sering diajukan

Jawaban ringkas; untuk situasi Anda, libatkan penasihat hukum.

Ajukan pertanyaan

Apakah gadai saham Tbk wajib dilaporkan kepada OJK?

Ya, bila saham yang Anda jaminkan, sekaligus atau secara akumulatif, mencapai 5% hak suara atau lebih. Anda wajib menyampaikan laporan aktivitas menjaminkan saham melalui AKSes KSEI paling lambat 3 hari kerja sejak perjanjian penjaminan ditandatangani. Setelah itu, setiap kali persentase saham yang dijaminkan berubah satu satuan persentase, perubahan itu juga wajib dilaporkan. Menurut ketentuan KSEI, penyampaian laporan ini tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.

Apakah eksekusi gadai saham Tbk dapat memicu penawaran tender wajib?

Dapat. Bila eksekusi jaminan membuat suatu pihak menjadi pengendali baru, pengendali baru itu pada dasarnya wajib melakukan penawaran tender wajib. POJK Nomor 9/POJK.04/2018 memuat pengecualian, antara lain untuk pengambilalihan karena putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan karena jaminan utang tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian utang piutang. Berlaku atau tidaknya pengecualian itu pada transaksi Anda perlu dinilai oleh penasihat hukum.

Apakah menggadaikan saham memerlukan persetujuan pasangan?

Ya, bila saham itu termasuk harta bersama. Saham yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali ada perjanjian perkawinan yang memisahkan harta atau saham itu diperoleh sebagai hadiah atau warisan. Pasal 36 UU Perkawinan menentukan bahwa atas harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Akibat hukum penjaminan tanpa persetujuan pasangan perlu dinilai oleh penasihat hukum.

Semuanya berawal dari pertanyaan rahasia. Ceritakan posisi Anda secara umum; rinciannya cukup disampaikan ketika Anda sudah siap.

Ajukan pertanyaan rahasia