Eksekusi gadai saham: apa yang terjadi bila debitur wanprestasi
- KUHPerdata
- UU Kepailitan dan PKPU
- POJK Nomor 9/POJK.04/2018
Eksekusi gadai saham adalah pelaksanaan hak pemegang gadai untuk mengambil pelunasan utang, bunga, dan biaya dari saham gadai ketika debitur cedera janji (wanprestasi). Pemegang gadai dilarang menjadikan saham itu miliknya; saham dijual di muka umum atau di bursa, kecuali diperjanjikan lain, atau dengan cara yang ditentukan hakim. Untuk saham Tbk, eksekusi dapat memicu pelaporan kepada OJK. RepoSaham bukan pemberi pinjaman dan bukan pihak dalam eksekusi.
Ringkasnya
- Pasal 1154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) melarang pemegang gadai menjadikan saham gadai miliknya.
- Saham dapat dijual di muka umum atau di bursa sepanjang tidak diperjanjikan lain (Pasal 1155), atau dengan cara yang ditentukan hakim (Pasal 1156).
- Putusan Mahkamah Agung tentang penjualan saham gadai di bawah tangan tidak seragam, sehingga rumusan perjanjian sangat menentukan.
- Batas bawah penolakan otomatis (ARB) dan suspensi perdagangan di bursa dapat memengaruhi waktu dan harga penjualan.
- Bila debitur pailit, hak eksekusi pemegang gadai tetap ada, tetapi ditangguhkan paling lama 90 hari.
Kapan eksekusi gadai saham dapat dilakukan
Dalam panduan ini, pemegang gadai adalah kreditur yang menerima saham sebagai jaminan, sedangkan pemberi gadai adalah pihak yang menggadaikan saham, yaitu debitur sendiri atau pihak lain atas nama debitur (Pasal 1150 KUHPerdata). Panduan ini membahas saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Eksekusi berawal dari cedera janji atau wanprestasi, yaitu ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya menurut perjanjian pokok, dalam hal ini perjanjian utang yang dijamin dengan gadai. Menurut Pasal 1238 KUHPerdata, debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau akta sejenis, atau berdasarkan perikatannya sendiri bila perikatan itu menetapkan bahwa lewatnya waktu yang ditentukan membuat debitur lalai. Dalam praktik, peringatan tertulis dari kreditur agar debitur memenuhi kewajibannya disebut somasi.
Untuk gadai, Pasal 1155 mengaitkan hak menjual dengan lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan, atau dengan peringatan kepada debitur bila jangka waktunya tidak ditentukan. Karena itu, perjanjian gadai saham lazim mengatur kapan debitur dianggap cedera janji dan bagaimana saham gadai dijual (lihat panduan perjanjian gadai saham). Eksekusi hanya dapat dilakukan bila hak gadai telah lahir secara sah (lihat panduan akta gadai saham).
Larangan Pasal 1154 KUHPerdata
Wanprestasi tidak membuat kepemilikan saham berpindah kepada pemegang gadai. Pasal 1154 KUHPerdata melarang kreditur menjadikan benda gadai miliknya, dan setiap janji yang bertentangan dengan larangan itu batal (lihat panduan pengertian gadai saham). Pemegang gadai hanya dapat mempertahankan saham sebagai pelunasan bila ia mengajukan tuntutan ke pengadilan dan hakim mengizinkannya, dengan nilai yang ditetapkan dalam putusan, paling banyak sebesar utang beserta bunga dan biaya (Pasal 1156).
Parate eksekusi dan jalur pengadilan
Pasal 1155: menjual atas kekuasaan sendiri
Sepanjang para pihak tidak memperjanjikan lain, pemegang gadai berhak menjual saham di muka umum dan mengambil pelunasan utang, bunga, dan biaya dari hasil penjualannya. Untuk efek yang diperdagangkan di bursa, penjualan dapat dilakukan di bursa dengan melibatkan dua orang makelar yang ahli di bidangnya. Hak menjual atas kekuasaan sendiri ini disebut parate eksekusi. Setiap penjualan wajib diberitahukan kepada pemberi gadai paling lambat pada hari berikutnya (Pasal 1156 ayat (2)).
Pasal 1156: melalui pengadilan
Pemegang gadai juga dapat menuntut melalui pengadilan agar saham dijual dengan cara yang ditentukan hakim. Kajian yang dimuat Dandapala, media Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, pada 24 Maret 2026 mencatat bahwa tafsir atas jalur ini masih berbeda-beda, antara lain apakah perkaranya diajukan sebagai permohonan atau gugatan.
Penjualan di bawah tangan
Pasal 1155 memungkinkan para pihak memperjanjikan cara penjualan lain. Dalam seminar Notariat Universitas Indonesia (28 Juni 2024), seorang notaris mencatat bahwa dalam praktik saham gadai kerap dijual di bawah tangan, bukan melalui lelang. Ia juga mencatat bahwa kuasa untuk menjual saham termasuk praktik yang rawan digugat ke pengadilan, bahkan dilaporkan ke kepolisian. Keabsahan kuasa semacam itu perlu dinilai penasihat hukum.
Risiko
Putusan pengadilan tentang penjualan saham gadai tidak seragam. Putusan Kasasi Nomor 1130 K/Pdt/2010 membenarkan penjualan di bawah tangan yang caranya telah diatur dalam perjanjian. Dua putusan peninjauan kembali atas gadai saham yang sama berbeda arah: Putusan Nomor 240 PK/Pdt/2006 menyatakan penjualannya tidak sah, sedangkan Putusan Nomor 115 PK/Pdt/2007 menyatakan eksekusinya sah. Menurut kajian di Dandapala, penyelesaian masalah eksekusi gadai saham sangat bergantung pada kecermatan perumusan perjanjian dan kecermatan hakim.
Bila hasil penjualan tidak mencukupi
Sisa utang pada prinsipnya tetap menjadi kewajiban debitur, kecuali perjanjian mengatur lain. Dasarnya, seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan umum bagi perikatannya (Pasal 1131 KUHPerdata).
Cara saham tercatat dijual
Menurut ulasan praktisi hukum di Klinik Hukumonline (26 Juli 2023), sepanjang penelusuran penulisnya belum ada aturan khusus tentang eksekusi saham yang digadaikan, sehingga pemegang gadai mengacu pada ketentuan umum gadai dalam KUHPerdata.
Status agunan di KSEI
Saham tanpa warkat yang diagunkan dicatat atau dibekukan di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atas permohonan pemegang rekening, yaitu perusahaan efek atau bank kustodian tempat saham disimpan (lihat panduan proses gadai saham). Menurut peraturan KSEI, selama berstatus agunan, saham itu “tidak dapat ditarik atau dipindahbukukan untuk penyelesaian transaksi Efek”. Sejak tahap penyusunan perjanjian, penasihat hukum perlu menilai siapa yang dapat meminta pencabutan status agunan itu bila pemberi gadai tidak bersedia bekerja sama.
Pasar Reguler
Di Pasar Reguler, sistem perdagangan BEI menolak penawaran jual dengan harga di bawah batas bawah penolakan otomatis (ARB). Per 30 September 2026, batas ARB untuk saham dengan harga di atas Rp10 adalah 15%; mulai 1 Januari 2027, batas itu menjadi 35%, 25%, atau 20% sesuai rentang harga. Karena itu, penjualan dalam jumlah besar dapat memerlukan lebih dari satu hari perdagangan bila harga tertahan di batas bawah.
Pasar Negosiasi
Menurut teks konsolidasi Peraturan BEI Nomor II-A tahun 2021, harga di Pasar Negosiasi “ditetapkan berdasarkan kesepakatan dari Anggota Bursa Efek jual dan Anggota Bursa Efek beli” tanpa mengacu pada batas penolakan otomatis, dan “Penyelesaian Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi tidak dijamin oleh KPEI.” Penasihat hukum perlu menilai apakah penjualan di Pasar Negosiasi memenuhi syarat penjualan di muka umum menurut Pasal 1155.
Suspensi perdagangan
BEI dapat menghentikan sementara perdagangan suatu saham, antara lain bila harganya bergerak tidak wajar. Suspensi dapat berlaku di seluruh pasar atau hanya di Pasar Reguler dan Pasar Tunai. Selama suspensi berlaku di seluruh pasar, saham itu tidak dapat dijual melalui bursa, termasuk untuk eksekusi jaminan, sampai suspensi dicabut.
Fidusia atas saham dan putusan Mahkamah Konstitusi
Saham dapat diagunkan dengan gadai atau dengan jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar (Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Keduanya tunduk pada aturan yang berbeda: Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa undang-undang itu tidak berlaku terhadap gadai (Pasal 3 huruf d).
| Aspek | Gadai saham | Fidusia atas saham |
|---|---|---|
| Jalur eksekusi | Penjualan di muka umum atau di bursa (Pasal 1155), atau dengan cara yang ditentukan hakim (Pasal 1156) | Pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum, atau penjualan di bawah tangan yang disepakati (Pasal 29, dibaca bersama Putusan MK 18/PUU-XVII/2019); efek dapat dijual di bursa (Pasal 31) |
| Larangan bagi kreditur memiliki objek jaminan saat cedera janji | Pasal 1154 KUHPerdata | Pasal 33 UU Jaminan Fidusia |
Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (6 Januari 2020), bila tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus mengikuti prosedur pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan itu berlaku untuk jaminan fidusia, bukan gadai saham.
Saham Tbk: pelaporan dan penawaran tender
Menurut Penjelasan Umum Peraturan OJK (POJK) Nomor 4 Tahun 2024, eksekusi jaminan setelah gagal bayar dapat, dalam kasus tertentu, menyebabkan perubahan pengendalian perusahaan terbuka yang tidak terpantau oleh pemegang saham atau regulator. Formulir laporan kepemilikan OJK mencantumkan “eksekusi atas saham Perusahaan Terbuka yang dijaminkan” sebagai salah satu jenis transaksi. Pihak yang wajib melapor, antara lain pemegang paling sedikit 5% saham dengan hak suara dan pengendali, menyampaikan laporan itu kepada OJK paling lambat 3 hari kerja sejak terjadinya perubahan kepemilikan.
Jika eksekusi membuat suatu pihak memiliki lebih dari 50% saham dengan hak suara atau mampu menentukan pengelolaan perusahaan terbuka, peristiwa itu dapat tergolong pengambilalihan menurut POJK Nomor 9/POJK.04/2018. POJK tersebut mewajibkan pengendali baru mengumumkan pengambilalihan paling lambat 1 hari kerja setelah terjadi dan melakukan penawaran tender wajib atas sisa saham. Sejumlah pengambilalihan dikecualikan dari kewajiban pengumuman dalam 1 hari kerja dan dari penawaran tender wajib, antara lain pengambilalihan karena putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan karena “jaminan utang tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian utang piutang” (Pasal 23 huruf e dan h). Meski demikian, pengambilalihan karena jaminan utang tetap wajib diumumkan paling lambat 2 hari kerja setelahnya. Penerapan pengecualian itu pada suatu eksekusi perlu dinilai penasihat hukum.
Anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pemegang saham utama (paling sedikit 20% hak suara) tergolong orang dalam. Orang dalam yang mempunyai informasi orang dalam dilarang membeli atau menjual efek emiten tersebut (Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal). POJK Nomor 78/POJK.04/2017 mengecualikan dari larangan itu antara lain penjualan di bursa efek atau di tempat pelelangan umum pada penawaran tertinggi dalam rangka “pelaksanaan gadai” (Pasal 4); transaksi itu wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 10 hari sejak transaksi (lihat panduan gadai saham Tbk).
Bila debitur pailit atau dalam PKPU
Menurut Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kreditur pemegang gadai “dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”. Dalam hukum kepailitan, ia disebut kreditur separatis. Namun, hak itu “ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan” (Pasal 56 ayat (1)).
Setelah kepailitan memasuki tahap insolvensi, pemegang gadai harus mulai melaksanakan haknya dalam waktu paling lambat 2 bulan. Bila jangka waktu itu lewat, kurator harus menuntut penyerahan benda agunan untuk dijual, tanpa mengurangi hak pemegang gadai atas hasil penjualannya (Pasal 59). Dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), tagihan yang dijamin dengan gadai tidak terkena penundaan (Pasal 244), tetapi penangguhan hak eksekusi berlaku selama PKPU berlangsung (Pasal 246).
Persiapan sebelum terjadi wanprestasi
Hal-hal berikut dapat dibahas bersama penasihat hukum:
- Pelunasan atau penjualan sebagian. Gadai tidak dapat dibagi-bagi (Pasal 1160), dan saham berstatus agunan tidak dapat dipindahbukukan untuk penyelesaian transaksi. Karena itu, pelepasan atau penjualan sebagian saham memerlukan kesepakatan pemegang gadai.
- Pelunasan penuh. Selama pemegang gadai tidak menyalahgunakan saham gadai, pemberi gadai tidak dapat menuntut pengembalian saham sebelum utang pokok, bunga, dan biaya lunas (Pasal 1159); setelah lunas, pembekuan di KSEI dicabut atas permohonan pemegang rekening. Dana pelunasan dapat berasal dari pembiayaan lain; RepoSaham dapat menelaah pertanyaan tentang gadai saham atau pinjaman dengan jaminan saham. Pembiayaan baru mengandung risiko permintaan jaminan tambahan dan penjualan paksa; persyaratannya ditetapkan pemberi pinjaman, yang membayar imbalan kami bila transaksi terlaksana.
Sebagai perbandingan, pada repo saham kepemilikan saham sudah beralih kepada pembeli sejak awal transaksi, sehingga gagal bayar diselesaikan menurut perjanjian repo, bukan melalui eksekusi gadai (lihat pengertian repo saham, repo saham gagal bayar, dan perbedaan gadai efek dan repo saham).
Rujukan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (terjemahan) (membuka tab baru)
- Sikap Jika Mendapat Somasi (8 Agustus 2022) (membuka tab baru)
- Empat Problematika Notaris dalam Proses Gadai Saham (3 Juli 2024) (membuka tab baru)
- Eksekusi Saham yang Digadaikan dalam Bursa (26 Juli 2023) (membuka tab baru)
- Tua Renta Regulasi Eksekusi Gadai Saham: Problematika dan Kecermatan Hakim (24 Maret 2026) (membuka tab baru)
- Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral (membuka tab baru)
- Peraturan BEI Nomor II-A (Kep-00061/BEI/07-2021) (membuka tab baru)
- Perubahan batas penolakan otomatis harga saham BEI (21 September 2026) (membuka tab baru)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (membuka tab baru)
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (membuka tab baru)
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (membuka tab baru)
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (membuka tab baru)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (membuka tab baru)
- Peraturan OJK Nomor 4 Tahun 2024 (membuka tab baru)
- Surat Edaran OJK Nomor 10/SEOJK.04/2025 (membuka tab baru)
- Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2018 (membuka tab baru)
- Peraturan OJK Nomor 78/POJK.04/2017 (membuka tab baru)
Halaman ini berisi informasi umum tentang pinjaman dengan jaminan saham di Indonesia dan bukan nasihat hukum, pajak, atau keuangan. Instrumen yang tepat bergantung pada posisi dan tujuan spesifik Anda. Penilaian atas setiap kewajiban keterbukaan informasi atau kewajiban lain berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan urusan penasihat hukum Indonesia Anda sendiri, yang sebaiknya dilibatkan sejak awal. Peran kami terbatas sebagai pihak yang memperkenalkan, dan kami tidak memberikan nasihat hukum ataupun nasihat mengenai peraturan.
Risiko saat saham gadai dieksekusi
Eksekusi membawa akibat bagi kedua pihak. Sebelum menandatangani perjanjian, Anda perlu memahami antara lain hal-hal berikut.
- Waktu dan harga penjualan. Batas ARB atau suspensi dapat menahan penjualan blok besar, sehingga saham dapat terjual pada waktu dan harga yang tidak menguntungkan.
- Ketidakpastian hukum. Putusan pengadilan tentang cara penjualan saham gadai tidak seragam, sehingga sengketa dapat timbul.
- Perubahan pengendalian. Eksekusi atas blok saham besar dapat mengubah pengendali dan menimbulkan kewajiban pengumuman serta penawaran tender wajib.
- Kepailitan. Bila debitur pailit, hak eksekusi pemegang gadai ditangguhkan paling lama 90 hari.
Setiap rasio pinjaman terhadap nilai (LTV), harga, jangka waktu, dan persyaratan lain yang dirujuk di situs ini, selain batas yang ditetapkan peraturan, bersifat indikatif serta tunduk pada uji tuntas dan dokumentasi pemberi pinjaman.
Pertanyaan yang sering diajukan
Jawaban ringkas tentang eksekusi gadai saham.
Ajukan pertanyaanApakah pemegang gadai boleh langsung memiliki saham bila debitur wanprestasi?
Tidak. Pasal 1154 KUHPerdata melarang pemegang gadai menjadikan benda gadai miliknya, dan janji yang bertentangan dengan larangan itu batal. Pelunasan diambil dari hasil penjualan saham di muka umum atau di bursa, kecuali diperjanjikan lain (Pasal 1155), atau dengan cara yang ditentukan hakim. Atas tuntutan pemegang gadai, hakim juga dapat mengizinkan saham tetap padanya sebagai pelunasan, dengan nilai yang ditetapkan dalam putusan (Pasal 1156).
Apakah eksekusi gadai saham harus melalui pengadilan?
Tidak selalu. Sepanjang tidak diperjanjikan lain, Pasal 1155 KUHPerdata memberi pemegang gadai hak untuk menjual saham di muka umum atau di bursa atas kekuasaannya sendiri (parate eksekusi). Jalur pengadilan menurut Pasal 1156 tetap tersedia. Namun, putusan Mahkamah Agung tentang penjualan di bawah tangan tidak seragam, sehingga cara penjualan saat cedera janji perlu dirumuskan dengan jelas dalam perjanjian bersama penasihat hukum.
Apakah RepoSaham terlibat dalam eksekusi gadai saham?
Tidak. RepoSaham adalah layanan perkenalan, bukan pemberi pinjaman, dan tidak menjadi pihak dalam perjanjian gadai maupun eksekusinya. Kami menelaah pertanyaan pemegang saham perusahaan tercatat, lalu memperkenalkan mereka kepada pemberi pinjaman pihak ketiga atas persetujuan eksplisit pemegang saham tersebut, yang diminta secara terpisah untuk setiap pemberi pinjaman.
Semuanya berawal dari pertanyaan rahasia. Ceritakan posisi Anda secara umum; rinciannya cukup disampaikan ketika Anda sudah siap.
Ajukan pertanyaan rahasia