Panduan hukum

Apa itu gadai saham? Pengertian, dasar hukum, dan syaratnya

Halaman ini menjelaskan pengertian, dasar hukum, dan syarat gadai saham, hak pemegang saham selama sahamnya digadaikan, serta perbedaannya dengan jaminan fidusia.
  • Pasal 1150–1160 KUHPerdata
  • Pasal 60 UU Perseroan Terbatas
  • Pasal 61 UU Pasar Modal

Gadai saham adalah hak jaminan yang diperoleh kreditur atas saham yang dijadikan jaminan utang oleh pemberi gadai, sehingga kreditur berhak mengambil pelunasan dari saham itu lebih dahulu daripada kreditur lain. Dasar hukumnya adalah Pasal 1150–1160 KUHPerdata dan Pasal 60 UU Perseroan Terbatas. Saham tetap milik pemberi gadai, begitu pula hak suaranya. RepoSaham bukan pemberi pinjaman; kami hanya memperkenalkan pemegang saham kepada pemberi pinjaman.

Ringkasnya

  • Kepemilikan saham tidak berpindah; saham hanya dibebani hak jaminan.
  • Hak suara tetap pada pemegang saham; hak lain seperti dividen dapat diperjanjikan.
  • Pemegang gadai tidak boleh begitu saja memiliki saham yang digadaikan; pelunasan diambil dari hasil penjualan saham atau dengan cara yang ditetapkan hakim.
  • Saham tanpa warkat yang disimpan di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dicatat sebagai jaminan melalui perusahaan efek atau bank kustodian.

Gadai saham adalah hak jaminan atas saham sebagai benda bergerak

Definisi

Gadai adalah hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur, atau oleh orang lain atas nama debitur, sebagai jaminan utang. Hak ini memberi kreditur wewenang mengambil pelunasan dari benda itu lebih dahulu daripada kreditur lain.

Sumber: Pasal 1150 KUHPerdata, diuraikan dengan kata-kata kami

Gadai diatur dalam Pasal 1150–1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Karena terjemahan KUHPerdata dari Burgerlijk Wetboek berbahasa Belanda tidak seragam, pasal-pasalnya kami uraikan dengan kata-kata kami sendiri.

Saham dapat digadaikan karena Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas) menggolongkannya sebagai benda bergerak: “Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya” (Pasal 60 ayat (1)). Pasal 60 ayat (2) kemudian menegaskan bahwa saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia, sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar.

Istilah “gadai saham” juga dipakai sebagai nama layanan gadai efek ritel, yang dibahas dalam panduan gadai efek dan repo saham.

Siapa pemberi gadai dan pemegang gadai?

Pemberi gadai adalah pemilik saham yang menjaminkan sahamnya. Pemegang gadai adalah kreditur yang memperoleh hak gadai; dalam praktik, pihak ini juga disebut penerima gadai. Pemberi gadai tidak selalu debitur itu sendiri: Pasal 1150 KUHPerdata memungkinkan benda gadai diserahkan oleh orang lain atas nama debitur, sehingga pemegang saham dapat menjamin utang pihak lain. Dalam peraturan KSEI, pemberi gadai dan pemegang gadai disebut pemberi agunan dan penerima agunan.

Apa dasar hukum gadai saham?

Ringkasan dasar hukum gadai saham
PeraturanPokok yang diatur
Pasal 1150–1160 KUHPerdataPengertian, lahirnya hak gadai, larangan, dan penjualan saat debitur cedera janji (wanprestasi)
Pasal 50 dan 60 UU Perseroan TerbatasSaham sebagai benda bergerak, batasan anggaran dasar, pencatatan gadai, dan hak suara
Pasal 61 UU Pasar ModalPenjaminan efek dalam penitipan kolektif
Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian SentralPencatatan dan pembekuan efek yang diagunkan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4 Tahun 2024 dan Surat Edaran OJK Nomor 10/SEOJK.04/2025Laporan aktivitas menjaminkan saham perusahaan terbuka kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang sejak 5 Desember 2025 disampaikan melalui AKSes yang dikelola KSEI

Peraturan dalam tabel diperiksa pada 29–30 September 2026.

Kapan hak gadai atas saham lahir?

Untuk benda bergerak berwujud, hak gadai lahir ketika benda ditempatkan di bawah kekuasaan kreditur atau pihak ketiga yang disepakati (inbezitstelling, Pasal 1152). Saham adalah benda bergerak tak berwujud, sehingga hak gadainya lahir dengan pemberitahuan tentang penggadaian itu kepada pihak yang terhadapnya hak yang digadaikan harus dilaksanakan (Pasal 1153). Menurut praktisi hukum, untuk saham, pihak tersebut adalah perseroan yang menerbitkannya.

Bagaimana dengan saham tanpa warkat?

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, memungkinkan efek dalam penitipan kolektif dijaminkan (Pasal 61). Menurut peraturan KSEI, pemegang rekening, yaitu perusahaan efek atau bank kustodian, mencatat agunan dan menerbitkan surat konfirmasi kepada pemberi agunan dan penerima agunan. Efek yang diagunkan dicatat dalam subrekening efek khusus agunan atas nama pemberi agunan, atau dibekukan dalam subrekening efeknya, dan selama berstatus agunan “tidak dapat ditarik atau dipindahbukukan untuk penyelesaian transaksi Efek”. KSEI hanya mengadministrasikan efek yang diagunkan dan tidak menjamin dipenuhinya hak dan kewajiban dalam perjanjian agunan.

Hak apa yang tetap pada pemberi gadai?

Pemberi gadai tetap menjadi pemegang saham. Untuk hak suara, undang-undang menegaskan:

“Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham.”

UU Perseroan Terbatas, Pasal 60 ayat (4)

Menurut Penjelasan Pasal 60 ayat (4), hak lain di luar hak suara dapat diperjanjikan antara pemegang saham dan pemegang agunan, dalam hal ini pemegang gadai. Peraturan KSEI menetapkan bahwa dividen dan hak lain selama masa agunan tetap menjadi hak pemberi agunan, kecuali ditentukan lain dalam permohonan agunan. Namun, bila yang dibekukan adalah seluruh subrekening efek, hasil aksi korporasi yang masuk ke subrekening itu ikut dibekukan. Karena itu, hak atas dividen lazimnya diatur dalam perjanjian gadai saham.

Mengapa pemegang saham menggadaikan sahamnya?

Dengan gadai, pemegang saham dapat memperoleh pinjaman dengan sahamnya sebagai jaminan, sedangkan kepemilikan dan hak suaranya tetap padanya. Sebaliknya, repo saham memindahkan kepemilikan kepada pembeli selama jangka waktu repo (lihat pengertian repo saham). Namun, saham yang digadaikan dapat dijual bila debitur cedera janji, dan penjaminan saham perusahaan terbuka yang mencapai 5% hak suara wajib dilaporkan kepada OJK.

RepoSaham bukan pihak dalam perjanjian gadai; kami menelaah pertanyaan dan memperkenalkan pemegang saham kepada pemberi pinjaman. Lihat layanan perkenalan gadai saham.

Apa hak, larangan, dan kewajiban pemegang gadai?

  • Tidak boleh begitu saja memiliki saham yang digadaikan. Bila debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, pemegang gadai tidak boleh menjadikan saham yang digadaikan sebagai miliknya, dan setiap janji yang bertentangan dengan larangan itu batal (Pasal 1154). Hanya hakim, atas tuntutan pemegang gadai, yang dapat mengizinkan saham tetap pada pemegang gadai untuk jumlah yang ditetapkan dalam putusan (Pasal 1156).
  • Cara penjualan. Bila debitur cedera janji, pemegang gadai berhak menjual saham di muka umum atau di bursa, sepanjang para pihak tidak memperjanjikan lain (Pasal 1155). Pemegang gadai juga dapat meminta hakim menentukan cara penjualan saham (Pasal 1156).
  • Wajib memberitahukan penjualan. Setiap penjualan wajib diberitahukan kepada pemberi gadai, pada prinsipnya paling lambat pada hari berikutnya (Pasal 1156).

Apa risiko bagi pemberi gadai?

Risiko

Meskipun kepemilikan tidak berpindah, pemberi gadai tetap dapat kehilangan sahamnya. Bergantung pada perjanjian pinjaman, penurunan tajam nilai saham dapat memicu permintaan jaminan tambahan (margin call) atau kewajiban melunasi sebagian pinjaman dalam waktu singkat. Saham yang kurang likuid juga mungkin sulit dijual pada harga yang diharapkan. Bila debitur cedera janji, saham dapat dijual pada waktu dan harga yang tidak menguntungkan. Kecuali diperjanjikan lain, sisa utang yang tidak tertutup oleh hasil penjualan pada prinsipnya tetap menjadi kewajiban debitur (Pasal 1131 KUHPerdata).

Bagi pemegang saham pengendali perusahaan terbuka, penjualan saham itu juga dapat membawa konsekuensi pelaporan atau perubahan pengendalian; penilaiannya dilakukan penasihat hukum.

Apa saja syarat gadai saham?

Tidak ada satu peraturan pun yang merangkum semua syaratnya. Dalam praktik, hal-hal berikut lazim diperiksa.

  • Perjanjian dan akta. Perjanjian gadai dibuktikan dengan alat bukti yang berlaku untuk perjanjian utang yang dijaminnya (Pasal 1151 KUHPerdata). Baik KUHPerdata maupun UU Perseroan Terbatas tidak mewajibkan akta notaris; menurut praktisi hukum, perjanjian gadai dapat dibuat dengan akta notaris atau akta di bawah tangan. Bentuk yang tepat ditentukan bersama penasihat hukum dan dapat dipengaruhi persyaratan pemberi pinjaman atau kustodian. Lihat akta gadai saham.
  • Pencatatan. Gadai saham wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus perseroan (Pasal 60 ayat (3) UU Perseroan Terbatas). Untuk perusahaan terbuka, ketentuan daftar pemegang saham berlaku sepanjang peraturan pasar modal tidak mengatur lain (Pasal 50 ayat (5)).
  • Pencatatan di KSEI. Untuk saham tanpa warkat, KSEI memberitahukan pembekuan saham yang diagunkan kepada perusahaan tercatat yang menerbitkannya. Lihat proses gadai saham.
  • Saham yang dapat diterima. Setiap pemberi pinjaman menetapkan kriterianya sendiri. Bank, misalnya, tidak dapat menerima sebagai agunan tambahan saham yang tidak mengalami transaksi selama 3 bulan berturut-turut sebelum akad kredit atau yang harga pasarnya di bawah nilai nominal saat akad (POJK Nomor 40/POJK.03/2017). Lihat saham sebagai jaminan kredit bank.
  • Pelaporan. Pemegang saham yang menjaminkan saham perusahaan terbuka hingga mencapai paling sedikit 5% hak suara, baik sekaligus maupun secara akumulatif, wajib melaporkannya kepada OJK paling lambat 3 hari kerja sejak perjanjian penjaminan ditandatangani (POJK Nomor 4 Tahun 2024 dan Surat Edaran OJK Nomor 10/SEOJK.04/2025). Lihat gadai saham Tbk.
  • Persetujuan pasangan. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, dan suami atau istri bertindak atas harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak (Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Karena itu, tanpa perjanjian perkawinan yang memisahkan harta, persetujuan pasangan lazim diperiksa.
  • Anggaran dasar dan persetujuan RUPS. Anggaran dasar perseroan penerbit dapat membatasi penjaminan saham (Pasal 60 ayat (2)). Bila pemberi gadai adalah perseroan, misalnya perusahaan induk keluarga, direksinya wajib meminta persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk menjaminkan lebih dari 50% kekayaan bersih perseroan (Pasal 102 ayat (1)), kecuali dalam rangka kegiatan usaha perseroan sesuai anggaran dasarnya (Pasal 102 ayat (3)). Penerapannya dinilai penasihat hukum.

Apa beda gadai saham dan jaminan fidusia?

Gadai dan jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang berbeda. Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa undang-undang tersebut tidak berlaku terhadap gadai.

Gadai saham dan jaminan fidusia atas saham
AspekGadai sahamJaminan fidusia
PenguasaanPada kreditur atau pihak ketiga; untuk saham, hak gadai lahir dengan pemberitahuan (Pasal 1152–1153)Tetap pada pemberi fidusia (Pasal 1)
Bentuk aktaTidak ditentukan undang-undang (Pasal 1151)Wajib dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia (Pasal 5)
Pendaftaran atau pencatatanDicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus (Pasal 60 ayat (3) UU Perseroan Terbatas)Wajib didaftarkan; jaminan fidusia lahir pada tanggal pencatatannya dalam Buku Daftar Fidusia (Pasal 11 dan 14)
Eksekusi jaminanPenjualan di muka umum atau di bursa, kecuali diperjanjikan lain, atau melalui pengadilan (Pasal 1155–1156)Pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan melalui pelelangan umum, atau penjualan di bawah tangan (Pasal 15 dan 29)
Janji yang memberi kreditur kewenangan memiliki objek jaminan bila debitur cedera janjiBatal (Pasal 1154)Batal demi hukum (Pasal 33)

Eksekusi jaminan fidusia juga tunduk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019; putusan itu tidak berlaku untuk gadai.

Kapan gadai saham berakhir?

Dalam hukum jaminan, gadai bersifat tambahan (accessoir), sehingga gadai hapus bila perjanjian pokoknya hapus atau batal. Selain itu, gadai lazimnya berakhir dengan salah satu cara berikut.

  1. Pelunasan penuh. Selama pemegang gadai tidak menyalahgunakan saham yang digadaikan, debitur atau pemberi gadai baru dapat menuntut pengembalian saham setelah utang pokok, bunga, dan biaya yang dijamin dilunasi seluruhnya (Pasal 1159). Jika kemudian timbul utang kedua kepada kreditur yang sama, dan utang itu sudah dapat ditagih sebelum atau pada saat utang pertama dibayar, pemegang gadai tidak wajib melepaskan saham sebelum kedua utang lunas (Pasal 1159 ayat (2)). Karena gadai tidak dapat dibagi-bagi (Pasal 1160), pelunasan sebagian tidak dengan sendirinya membebaskan sebagian saham. Setelah utang lunas, pemegang rekening mengajukan pencabutan pembekuan untuk saham di KSEI.
  2. Penjualan setelah cedera janji. Saham dijual menurut Pasal 1155 atau 1156. Karena putusan Mahkamah Agung tentang eksekusi gadai saham tidak seragam, cara penjualan perlu dirumuskan dengan jelas dalam perjanjian. Lihat eksekusi gadai saham.

Rujukan

  1. UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (membuka tab baru)JDIH Kementerian Keuangan, diakses 30 September 2026
  2. Penjelasan UU Nomor 40 Tahun 2007 (membuka tab baru)JDIH Kementerian Keuangan, diakses 29 September 2026
  3. KUHPerdata (terjemahan): Pasal 1131 (membuka tab baru), Pasal 1150–1152 (membuka tab baru), Pasal 1153–1156 (membuka tab baru), dan Pasal 1159–1160 (membuka tab baru)Wikisource bahasa Indonesia; transkripsi terjemahan ini memuat beberapa kesalahan, diakses 30 September 2026
  4. Dua Opsi untuk Mengeksekusi Objek Hak Gadai (membuka tab baru)Klinik Hukumonline, diakses 1 Oktober 2026
  5. UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 61 (teks asli) (membuka tab baru)pasal.id; pasal ini diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023, diakses 30 September 2026
  6. Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral (membuka tab baru)KSEI, diakses 30 September 2026
  7. Tata Cara Pembekuan dan Pencabutan Pembekuan Sub Rekening Efek (membuka tab baru)KSEI, diakses 30 September 2026
  8. POJK Nomor 4 Tahun 2024 (membuka tab baru)Otoritas Jasa Keuangan, diakses 29 September 2026
  9. Surat Edaran OJK Nomor 10/SEOJK.04/2025 (membuka tab baru)Otoritas Jasa Keuangan, diakses 30 September 2026
  10. POJK Nomor 40/POJK.03/2017 (membuka tab baru)Otoritas Jasa Keuangan, diakses 30 September 2026
  11. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Pasal 35 (membuka tab baru) dan Pasal 36 (membuka tab baru)pasal.id, diakses 30 September–1 Oktober 2026
  12. UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1, 3, 5, 11, 14, 15, 29, dan 33 (membuka tab baru)pasal.id, diakses 30 September–1 Oktober 2026
  13. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (membuka tab baru)pasal.id, diakses 30 September 2026
  14. Perhatikan Klausula-Klausula Penting dalam Perjanjian Gadai Saham (membuka tab baru)Hukumonline, diakses 30 September 2026
  15. Empat Problematika Notaris dalam Proses Gadai Saham (membuka tab baru)Hukumonline, diakses 30 September 2026
  16. Asas-Asas dalam Hukum Jaminan (membuka tab baru)Klinik Hukumonline, diakses 30 September 2026
  17. Tua Renta Regulasi Eksekusi Gadai Saham (membuka tab baru)Dandapala, diakses 30 September 2026

Halaman ini berisi informasi umum tentang pinjaman dengan jaminan saham di Indonesia dan bukan nasihat hukum, pajak, atau keuangan. Instrumen yang tepat bergantung pada posisi dan tujuan spesifik Anda. Penilaian atas setiap kewajiban keterbukaan informasi atau kewajiban lain berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan urusan penasihat hukum Indonesia Anda sendiri, yang sebaiknya dilibatkan sejak awal. Peran kami terbatas sebagai pihak yang memperkenalkan, dan kami tidak memberikan nasihat hukum ataupun nasihat mengenai peraturan.

Tanya jawab

Pertanyaan yang sering diajukan

Jawaban ringkas; untuk situasi Anda, libatkan penasihat hukum.

Ajukan pertanyaan

Apakah saham yang digadaikan masih milik saya?

Ya. Kepemilikan tidak berpindah; saham hanya dibebani hak gadai. Ini berbeda dengan repo saham, yang memindahkan kepemilikan kepada pembeli selama jangka waktu repo. Menurut Pasal 60 ayat (4) UU Perseroan Terbatas, hak suara tetap pada Anda, sedangkan hak lain seperti dividen dapat diatur dalam perjanjian. Kepemilikan baru dapat beralih jika debitur cedera janji, dan hanya bila saham dijual atau hakim menetapkan saham tetap pada pemegang gadai (Pasal 1155 dan 1156 KUHPerdata).

Bolehkah pemegang gadai langsung memiliki saham saya jika saya gagal bayar?

Tidak. Pasal 1154 KUHPerdata melarang pemegang gadai menjadikan saham yang digadaikan sebagai miliknya ketika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, dan setiap janji yang bertentangan dengan larangan itu batal. Pemegang gadai mengambil pelunasan dari hasil penjualan saham di muka umum atau di bursa, kecuali para pihak memperjanjikan lain, atau dengan cara yang ditetapkan hakim (Pasal 1155 dan 1156 KUHPerdata). Hanya hakim yang dapat mengizinkan saham tetap pada pemegang gadai untuk jumlah yang ditetapkan dalam putusan (Pasal 1156 KUHPerdata).

Apakah gadai saham harus dibuat dengan akta notaris?

Tidak wajib. Baik KUHPerdata maupun UU Perseroan Terbatas tidak mensyaratkannya. Menurut praktisi hukum, gadai saham dapat dibuat dengan akta notaris atau akta di bawah tangan, meskipun pemberi pinjaman atau kustodian dapat mensyaratkan bentuk tertentu. Sebaliknya, jaminan fidusia wajib dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.

Semuanya berawal dari pertanyaan rahasia. Ceritakan posisi Anda secara umum; rinciannya cukup disampaikan ketika Anda sudah siap.

Ajukan pertanyaan rahasia