Perjanjian repo saham: isi minimum menurut POJK, struktur GMRA Indonesia, dan klausul yang perlu Anda pahami
Perjanjian repo saham adalah perjanjian tertulis yang mendasari jual beli saham dengan janji beli kembali; bagi lembaga jasa keuangan, POJK Nomor 9/POJK.04/2015 mewajibkan perjanjian itu menerapkan GMRA Indonesia dan memuat antara lain peralihan kepemilikan, penyesuaian nilai pasar, marjin, peristiwa kegagalan, dan pilihan hukum Indonesia. Perjanjian induknya tidak dapat diubah; para pihak hanya menyesuaikan lampirannya. RepoSaham bukan pemberi pinjaman dan tidak menjadi pihak dalam perjanjian repo.
Ringkasnya
- POJK Nomor 9/POJK.04/2015 menetapkan sembilan hal yang paling sedikit wajib dimuat dalam perjanjian repo lembaga jasa keuangan.
- GMRA Indonesia terdiri atas perjanjian induk dan enam lampiran; untuk repo saham, Lampiran Ekuitas wajib digunakan.
- Setiap transaksi dikonfirmasi secara tertulis, antara lain mengenai saham, harga pembelian, tanggal pembelian kembali, dan tingkat harga.
- Klausul marjin, substitusi, dividen, dan peristiwa kegagalan menentukan apa yang terjadi bila harga saham turun atau kewajiban tidak dipenuhi.
- Dalam GMRA Indonesia para pihak menegaskan bahwa tujuan transaksinya adalah penjualan dan pembelian, bukan pembebanan hak jaminan.
Isi minimum perjanjian repo saham menurut POJK
POJK Nomor 9/POJK.04/2015 mewajibkan setiap repo yang dilakukan lembaga jasa keuangan didasarkan pada perjanjian tertulis. Perjanjian itu paling sedikit memuat:
- peralihan hak kepemilikan efek;
- penyesuaian nilai efek dengan nilai pasar wajar;
- marjin awal dan/atau potongan nilai (haircut);
- pemeliharaan marjin;
- hak dan kewajiban para pihak, termasuk kewajiban perpajakan;
- peristiwa kegagalan dan tata cara penyelesaiannya;
- pilihan hukum Indonesia;
- kedudukan lembaga jasa keuangan sebagai agen atau prinsipal;
- tata cara konfirmasi.
Lembaga jasa keuangan juga wajib mendokumentasikan transaksi dan mencatat identitas para pihak dengan benar, memastikan konfirmasi tertulis diterbitkan, menggunakan sistem penyelesaian Bank Indonesia atau KSEI, serta memiliki mekanisme untuk mengenali kondisi peristiwa kegagalan dan memberitahukannya kepada lawan transaksi. Peta peraturannya ada dalam panduan peraturan repo saham.
Struktur GMRA Indonesia: perjanjian induk dan lampirannya
Perjanjian repo lembaga jasa keuangan wajib menerapkan GMRA Indonesia, standar perjanjian berbasis Global Master Repurchase Agreement versi 2000 terbitan International Capital Market Association (ICMA) yang disesuaikan dengan hukum dan pasar Indonesia. Judul perjanjian induknya dalam bahasa Indonesia adalah Perjanjian Induk Global Pembelian Kembali.
Sekilas
- Perjanjian induk
- Wajib; diterapkan tanpa perubahan
- Lampiran Transaksi Domestik di Indonesia
- Wajib; antara lain memperluas keadaan insolvensi dan menambah satu peristiwa kegagalan
- Lampiran I dan Lampiran II
- Wajib; syarat tambahan dan format konfirmasi; dapat disesuaikan sepanjang tidak melanggar POJK
- Lampiran Ekuitas
- Wajib untuk repo atas saham; mengatur dividen, hak suara, dan aksi korporasi
- Lampiran Jual/Beli Kembali dan Lampiran Keagenan
- Dipakai bila bentuk transaksi atau kedudukan agen memerlukannya
Menurut SEOJK Nomor 33/SEOJK.04/2015 dan POJK Nomor 9/POJK.04/2015, status per 10 November 2026.
Menurut Surat Edaran OJK Nomor 33/SEOJK.04/2015, penerapan GMRA Indonesia dilakukan tanpa mengubah perjanjian induknya; perubahan hanya dapat dilakukan pada lampiran-lampirannya, sesuai kebutuhan atau kesepakatan para pihak, sepanjang tidak melanggar POJK. Dalam praktik, perundingan berlangsung di lampiran, dan di sanalah klausul yang menentukan risiko Anda berada.
Konfirmasi transaksi dan ketentuan harga
Menurut GMRA Indonesia, konfirmasi setiap transaksi menerangkan efek yang dibeli, mengidentifikasi pembeli dan penjual, serta mencantumkan antara lain tanggal pembelian, harga pembelian, tanggal pembelian kembali (kecuali transaksi dapat diakhiri atas permintaan), dan tingkat harga yang berlaku. Harga pembelian kembali adalah “total Harga Pembelian dan Selisih Harga”; selisih harga dihitung harian dengan menerapkan tingkat harga, yaitu “tarif persentase per tahun untuk penghitungan Selisih Harga yang disetujui oleh Pembeli dan Penjual”, atas harga pembelian.
Repo dapat berjangka waktu tetap atau dapat diakhiri atas permintaan. Untuk repo atas permintaan yang melibatkan efek bersifat ekuitas, Lampiran I GMRA Indonesia menetapkan bahwa pengakhiran berlaku setelah jangka waktu minimum 4 hari kerja. Menurut Peraturan KSEI Nomor V-G, bila tanggal jatuh tempo jatuh pada hari libur yang ditetapkan KSEI, pemegang rekening wajib menggeser tanggal jatuh tempo ke hari kerja berikutnya, paling lambat satu hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo semula. RepoSaham tidak menetapkan dan tidak memublikasikan tingkat harga; besarnya ditetapkan para pihak.
Klausul marjin, penetapan harga ulang, dan substitusi
Menurut GMRA Indonesia, rasio marjin adalah nilai pasar efek yang dibeli pada waktu transaksi diadakan dibagi harga pembelian, atau proporsi lain yang disetujui para pihak. Bila salah satu pihak memiliki eksposur bersih terhadap pihak lainnya, pihak tersebut dapat meminta transfer marjin berupa uang tunai atau efek, sekurang-kurangnya sebesar eksposur bersih itu; permintaannya dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis. Sebagai ganti transfer marjin, para pihak dapat sepakat menghilangkan eksposur melalui penetapan harga ulang atau penyesuaian transaksi.
Risiko
Untuk transaksi yang melibatkan efek bersifat ekuitas, Lampiran I GMRA Indonesia mengatur bahwa permintaan marjin yang disampaikan pada saat atau sebelum pukul 11.00 WIB pada hari kerja harus dipenuhi pada hari kerja itu juga, dan permintaan yang disampaikan setelah pukul 11.00 WIB harus dipenuhi sebelum pukul 11.00 WIB pada hari kerja berikutnya. Para pihak dapat menyepakati ketentuan lain dalam lampiran sepanjang tidak bertentangan dengan POJK. Kegagalan memenuhi ketentuan pemeliharaan marjin merupakan peristiwa kegagalan setelah pihak yang tidak gagal mengirimkan pemberitahuan kegagalan.
Dua ketentuan bawaan lain patut diperhatikan. Menurut definisi nilai pasar dalam GMRA Indonesia, harga efek yang disuspensi adalah nol untuk keperluan marjin, kecuali para pihak menyetujui lain. Lampiran I juga mengatur bahwa, kecuali disepakati lain, penjual dianggap mengajukan permohonan substitusi kepada pembeli bila saham yang direpokan dihentikan sementara perdagangannya, dihapus pencatatannya, atau peringkatnya turun di bawah batas yang diizinkan; kegagalan salah satu pihak menyerahkan efek sesuai ketentuan itu merupakan peristiwa kegagalan. Cara potongan nilai dan rasio marjin bekerja dibahas dalam panduan pengertian haircut saham.
Hak suara, dividen, dan aksi korporasi
Menurut OJK, hak yang melekat pada saham, seperti dividen, hak suara, dan hak memesan efek terlebih dahulu, ikut berpindah kepada pembeli; pemanfaatannya dapat diperjanjikan untuk dikembalikan kepada penjual, dan kesepakatan itu wajib dimuat dalam perjanjian repo. Lampiran Ekuitas GMRA Indonesia mengatur bahwa pembeli tidak wajib melaksanakan hak suara sesuai instruksi penjual kecuali disepakati lain, dan bahwa, secara bawaan, saham diupayakan tidak berada pada pembeli pada tanggal pembayaran dividen melalui substitusi atau pengakhiran transaksi; bila saham tetap pada pembeli, pembeli membayar jumlah yang setara dengan dividen tunai kepada penjual. Rinciannya ada dalam panduan hak suara dan dividen saham yang digadaikan atau direpokan.
Peristiwa kegagalan dan perhitungan penutupan
Perjanjian induk GMRA Indonesia memuat sepuluh peristiwa kegagalan, antara lain kegagalan membayar harga pembelian atau harga pembelian kembali, kegagalan memenuhi ketentuan pemeliharaan marjin, kegagalan memenuhi ketentuan pembayaran pendapatan efek, keadaan insolvensi, pernyataan yang tidak benar secara material, dan kegagalan memenuhi kewajiban lain yang tidak diperbaiki dalam 30 hari sejak pemberitahuan. Lampiran Transaksi Domestik di Indonesia menambahkan satu peristiwa lagi, yaitu penghentian sementara atau pencabutan izin usaha material, dan memperluas keadaan insolvensi bagi pihak yang didirikan di Indonesia, antara lain dengan proses berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
Pada sebagian besar peristiwa, kegagalan baru berlaku setelah pihak yang tidak gagal mengirimkan pemberitahuan kegagalan; untuk sebagian keadaan insolvensi, pemberitahuan tidak diperlukan. Setelah itu, tanggal pembelian kembali seluruh transaksi dianggap jatuh saat itu juga, pihak yang tidak gagal menetapkan nilai pasar kegagalan atas efek yang harus diserahkan kembali, dengan acuan waktu penutupan hari perdagangan kelima setelah peristiwa kegagalan, kewajiban kedua pihak diperjumpakan, dan hanya selisihnya yang dibayar pada hari kerja berikutnya. GMRA Indonesia menyatakan bahwa ketentuan Pasal 1425 sampai 1435 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diberlakukan, sehingga perjumpaan mengikuti mekanisme kontrak. Menurut OJK, gangguan pada sistem penyelesaian seperti C-BEST bukan peristiwa kegagalan sepanjang para pihak dapat membuktikan memiliki efek atau dana untuk penyelesaian.
Jika penjual tidak menyerahkan saham pada tanggal pembelian, pembeli dapat meminta pengembalian dana, meminta marjin tunai, atau mengakhiri transaksi; sebaliknya, jika pembeli tidak menyerahkan kembali efek ekuivalen, penjual dapat meminta pengembalian harga pembelian kembali yang telah dibayarnya, meminta marjin tunai, atau mengakhiri transaksi melalui perhitungan penutupan. Akibat gagal bayar bagi pemegang saham dibahas dalam panduan repo saham gagal bayar.
Pilihan hukum, penyelesaian sengketa, dan penegasan jual beli
Repo dengan GMRA Indonesia tunduk pada hukum Indonesia. Menurut OJK, sengketa dirujuk ke arbitrase, misalnya ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan; pengadilan tetap berperan untuk tindakan sementara dan pelaksanaan putusan arbitrase. Dalam Lampiran Transaksi Domestik di Indonesia, para pihak menegaskan bahwa “tujuan dari seluruh Transaksi berdasarkan Perjanjian ini adalah penjualan dan pembelian”, bahwa tidak ada maksud transaksi menimbulkan hak jaminan, dan bahwa mereka tidak akan mengajukan argumen rekarakterisasi.
Penegasan itu penting karena, secara ekonomi, repo menyerupai pinjaman berjaminan. Apakah penegasan tersebut mengikat pada repo yang para pihaknya bukan lembaga jasa keuangan, dan bagaimana pengadilan Indonesia menilainya, adalah pertanyaan bagi penasihat hukum Anda.
Hal yang perlu dibahas sebelum menandatangani
- Rasio marjin, tenggat transfer marjin dalam Lampiran I, dan apakah para pihak menyepakati ketentuan lain tentang saham yang disuspensi.
- Pilihan antara transfer marjin, penetapan harga ulang, dan substitusi, serta efek pengganti yang dapat diterima.
- Hak suara dan dividen selama repo, termasuk apakah pemanfaatannya diperjanjikan untuk dikembalikan kepada penjual.
- Jangka waktu tetap atau atas permintaan, tenggat pengakhiran 4 hari kerja untuk saham, dan perlakuan tanggal jatuh tempo pada hari libur KSEI.
- Kewajiban lapor: kepada KSEI paling lambat hari kerja berikutnya, dan kepada OJK sebagai pembelian atau penjualan dengan keterangan repo bagi pihak yang wajib lapor.
- Perlakuan pajak, yang bergantung pada struktur transaksi dan status para pihak; berkonsultasilah dengan penasihat pajak Anda.
Perbedaan dengan perjanjian gadai saham
| Aspek | Perjanjian repo saham | Perjanjian gadai saham |
|---|---|---|
| Sifat | Jual beli dengan janji beli kembali; kepemilikan berpindah | Perjanjian tambahan yang membebani saham dengan hak gadai untuk menjamin utang dari perjanjian pokok |
| Dasar | POJK Nomor 9/POJK.04/2015 dan GMRA Indonesia | Pasal 1150–1160 KUHPerdata dan Pasal 60 UU Perseroan Terbatas |
| Bentuk | Tertulis, berbasis GMRA Indonesia, dengan konfirmasi per transaksi | Undang-undang tidak mensyaratkan akta notaris, tetapi akta notaris lazim dipakai |
| Jaminan tambahan | Transfer marjin menurut perjanjian dan rasio marjin | Hanya bila diatur dalam perjanjian |
| Bila kewajiban tidak dipenuhi | Perhitungan penutupan; saham tidak kembali kepada penjual | Eksekusi gadai: penjualan di muka umum, di bursa, atau melalui pengadilan; pemegang gadai tidak boleh begitu saja memiliki saham |
Ringkasan umum, bukan nasihat; KUHPerdata disajikan dalam parafrasa. Klausul gadai dibahas dalam panduan perjanjian gadai saham. Pemegang saham yang mempertimbangkan kedua struktur dapat mengajukan pertanyaan melalui halaman gadai saham; RepoSaham menelaahnya dan, dengan persetujuan eksplisit Anda, memperkenalkan Anda kepada pemberi pinjaman, yang menetapkan seluruh persyaratannya.
Rujukan
- POJK Nomor 9/POJK.04/2015 (membuka tab baru)
- Tanya Jawab POJK Nomor 9/POJK.04/2015 (membuka tab baru)
- SEOJK Nomor 33/SEOJK.04/2015 (membuka tab baru)
- Lampiran SEOJK Nomor 33/SEOJK.04/2015 (GMRA Indonesia) (membuka tab baru)
- Peraturan KSEI Nomor V-G (membuka tab baru)
- POJK Nomor 4 Tahun 2024 (membuka tab baru)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (membuka tab baru)
- Perhatikan Klausula-Klausula Penting dalam Perjanjian Gadai Saham (membuka tab baru)
- Dua Opsi untuk Mengeksekusi Objek Hak Gadai (KUHPerdata) (membuka tab baru)
Halaman ini berisi informasi umum tentang pinjaman dengan jaminan saham di Indonesia dan bukan nasihat hukum, pajak, atau keuangan. Instrumen yang tepat bergantung pada posisi dan tujuan spesifik Anda. Penilaian atas setiap kewajiban keterbukaan informasi atau kewajiban lain berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan urusan penasihat hukum Indonesia Anda sendiri, yang sebaiknya dilibatkan sejak awal. Peran kami terbatas sebagai pihak yang memperkenalkan, dan kami tidak memberikan nasihat hukum ataupun nasihat mengenai peraturan.
Pertanyaan yang sering diajukan
Jawaban ringkas tentang perjanjian repo saham. Untuk menilai situasi Anda sendiri, libatkan penasihat hukum.
Ajukan pertanyaanApakah perjanjian repo saham harus memakai GMRA Indonesia?
Ya, bila repo dilakukan lembaga jasa keuangan: POJK Nomor 9/POJK.04/2015 mewajibkan perjanjian repo menerapkan GMRA Indonesia untuk setiap repo baru sejak 1 Januari 2016, dengan Lampiran Ekuitas untuk repo atas saham. Apakah kewajiban yang sama berlaku bagi repo antara dua pihak yang bukan lembaga jasa keuangan perlu dinilai oleh penasihat hukum.
Lampiran GMRA Indonesia mana yang wajib?
Menurut SEOJK Nomor 33/SEOJK.04/2015, perjanjian induk, Lampiran Transaksi Domestik di Indonesia, Lampiran I, dan Lampiran II wajib diterapkan dalam setiap perjanjian repo, dan Lampiran Ekuitas wajib bila efeknya bersifat ekuitas. Lampiran Jual/Beli Kembali dan Lampiran Keagenan dipakai bila bentuk transaksi atau kedudukan lembaga jasa keuangan sebagai agen memerlukannya.
Bolehkah klausul GMRA Indonesia diubah?
Perjanjian induknya tidak diubah. Menurut SEOJK Nomor 33/SEOJK.04/2015, perubahan hanya dapat dilakukan pada lampiran-lampirannya, sesuai kebutuhan atau kesepakatan para pihak, sepanjang tidak melanggar POJK Nomor 9/POJK.04/2015. Karena itu, ketentuan seperti tenggat transfer marjin, perlakuan saham yang disuspensi, dan pengaturan dividen dirundingkan dalam lampiran.
Apa yang terjadi bila permintaan marjin tidak dipenuhi?
Menurut GMRA Indonesia, kegagalan memenuhi ketentuan pemeliharaan marjin merupakan peristiwa kegagalan setelah pihak yang tidak gagal mengirimkan pemberitahuan kegagalan. Akibatnya, seluruh transaksi dapat diakhiri dan diselesaikan melalui perhitungan penutupan: kewajiban kedua pihak diperjumpakan dan hanya selisihnya yang dibayar. Untuk repo saham, Lampiran I menetapkan tenggat pemenuhan marjin yang singkat, kecuali disepakati lain.
Apakah ada contoh perjanjian repo saham?
Standar yang dipakai lembaga jasa keuangan adalah GMRA Indonesia, yang teks lengkapnya diterbitkan OJK sebagai lampiran SEOJK Nomor 33/SEOJK.04/2015 dan tercantum dalam daftar rujukan panduan ini. RepoSaham tidak menyediakan contoh perjanjian dan tidak menjadi pihak dalam perjanjian repo; dokumen transaksi disusun oleh pemberi pinjaman dan penasihat hukum Anda.
Semuanya berawal dari pertanyaan rahasia. Ceritakan posisi Anda secara umum; rinciannya cukup disampaikan ketika Anda sudah siap.
Ajukan pertanyaan rahasia