Perjanjian gadai saham: klausul yang perlu Anda pahami
- KUHPerdata
- UU Perseroan Terbatas
- UU Pasar Modal
Perjanjian gadai saham adalah perjanjian tambahan yang membebani saham dengan hak gadai untuk menjamin utang dari perjanjian pokok, misalnya perjanjian kredit. Isinya lazim mengatur objek gadai, utang yang dijamin, hak suara dan dividen, jaminan tambahan, peristiwa cedera janji, dan cara penjualan saham. Bila debitur cedera janji, pemegang gadai tidak boleh begitu saja memiliki saham itu. RepoSaham bukan pemberi pinjaman dan tidak menjadi pihak dalam perjanjian ini.
Ringkasnya
- Hak suara atas saham yang digadaikan tetap pada pemegang saham, sedangkan hak lain seperti dividen dapat diperjanjikan.
- Menurut Pasal 1154 KUHPerdata, janji bahwa saham menjadi milik pemegang gadai bila debitur cedera janji adalah batal.
- KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mewajibkan akta notaris untuk gadai saham.
- Penjaminan saham perusahaan terbuka yang mewakili paling sedikit 5% hak suara wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Bagaimana hubungan perjanjian gadai dengan perjanjian pokok?
Pembiayaan dengan gadai saham bertumpu pada dua perjanjian. Perjanjian pokok, misalnya perjanjian kredit, menimbulkan utang; perjanjian gadai saham membebani saham dengan hak gadai bagi kreditur (pemegang gadai) untuk menjamin utang itu. Dalam repo saham menurut POJK Nomor 9/POJK.04/2015, saham dijual dengan janji dibeli kembali, sehingga tidak ada perjanjian gadai; uraiannya ada dalam panduan apa itu repo saham dan perbedaan gadai efek dan repo saham.
Dalam hukum jaminan, perjanjian gadai bersifat tambahan (accessoir): keberadaannya bergantung pada perjanjian pokok. Menurut Pasal 1151 KUHPerdata, perjanjian gadai dapat dibuktikan dengan alat bukti apa pun yang dapat membuktikan perjanjian pokoknya. Menurut kajian hukum jaminan, bila perjanjian pokok batal, gadainya ikut hapus; sebaliknya, bila gadainya tidak sah, utang tetap dapat ditagih walaupun tidak dijamin dengan gadai.
Pemberi gadai tidak harus debitur itu sendiri. Benda gadai dapat diserahkan oleh pihak lain atas nama debitur (Pasal 1150 KUHPerdata), misalnya perusahaan induk yang menjaminkan saham miliknya untuk utang pemegang sahamnya. Karena pemberi gadai dan debitur dapat berbeda, perjanjian pokok dan perjanjian gadai perlu dibaca bersama. Dasar hukum gadai diuraikan dalam panduan pengertian gadai saham.
Klausul penting dalam perjanjian gadai saham
Berikut klausul perjanjian gadai saham yang lazim dirundingkan, beserta dasar hukumnya. Uraian ini bukan templat.
Para pihak dan kewenangannya
Perjanjian gadai harus memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, termasuk kecakapan para pihak untuk membuat perikatan. Bila saham termasuk harta bersama perkawinan, suami atau istri bertindak atas persetujuan kedua belah pihak (Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Bila pemberi gadai berbentuk perseroan, penjaminan kekayaan senilai lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan, dalam satu transaksi atau lebih, memerlukan persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS) (Pasal 102 UU Perseroan Terbatas). Anggaran dasar juga dapat mensyaratkan persetujuan dewan komisaris (Pasal 117).
Objek gadai
Saham merupakan benda bergerak dan dapat digadaikan sepanjang anggaran dasar tidak menentukan lain (Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) UU Perseroan Terbatas). Karena saham sejenis dalam penitipan kolektif di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dapat dipertukarkan (Pasal 57 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal), objek gadai atas saham tanpa warkat perlu dirumuskan dengan menyebut jumlah dan jenis saham dalam rekening efek tertentu, bukan nomor sertifikat saham.
Utang yang dijamin
Klausul ini menyebut utang mana yang dijamin, termasuk bunga dan biaya, sehingga sekaligus menentukan kapan gadai dapat dilepaskan. Menurut Pasal 1159 KUHPerdata, selama pemegang gadai tidak menyalahgunakan saham, debitur tidak dapat menuntut pengembaliannya sebelum utang pokok, bunga, dan biaya dilunasi seluruhnya. Bila kemudian timbul utang kedua antara pemegang gadai dan debitur yang sama, dan utang itu sudah dapat ditagih sebelum atau pada saat utang pertama dibayar, pemegang gadai tidak wajib melepaskan saham sebelum kedua utang itu lunas. Hal ini berlaku walaupun gadai tidak diperjanjikan untuk utang kedua.
Hak dan kewajiban pemegang gadai
Menurut Pasal 1157 KUHPerdata, pemegang gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau susutnya benda gadai sejauh hal itu terjadi karena kelalaiannya. Sebaliknya, debitur wajib mengganti biaya yang berguna dan perlu yang dikeluarkan pemegang gadai untuk menyelamatkan benda gadai.
Hak suara dan dividen
“Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham.”
Penjelasannya menambahkan bahwa “hak lain di luar hak suara dapat diperjanjikan”, sehingga perlakuan dividen perlu dirumuskan secara tegas. Menurut peraturan KSEI, dividen dan hak lain tetap menjadi hak pemberi agunan (dalam gadai: pemberi gadai), kecuali ditentukan lain dalam permohonan agunan. Namun, menurut tata cara pembekuan KSEI, bila seluruh subrekening efek dibekukan, hasil aksi korporasi yang masuk ke subrekening itu ikut dibekukan.
Jaminan tambahan saat harga turun
KUHPerdata tidak mengatur permintaan jaminan tambahan (margin call) dalam gadai; kewajiban menambah atau mengganti saham ketika harga turun hanya ada bila diatur dalam perjanjian. Yang perlu dirumuskan antara lain cara menilai saham, batas penurunan nilai yang memicu permintaan jaminan tambahan, batas waktu pemenuhannya, dan akibatnya bila permintaan itu tidak dipenuhi.
Risiko
Penurunan nilai saham dapat memicu kewajiban menyerahkan jaminan tambahan atau melunasi sebagian pinjaman dalam waktu singkat. Bila kewajiban itu tidak dipenuhi dan perjanjian menggolongkannya sebagai cedera janji, saham yang digadaikan dapat dijual, mungkin pada waktu dan harga yang tidak menguntungkan.
Peristiwa cedera janji
Sepanjang tidak diperjanjikan lain, menurut Pasal 1155 KUHPerdata, hak menjual timbul bila debitur atau pemberi gadai cedera janji (wanprestasi) setelah jangka waktu yang diperjanjikan lewat, atau, bila jangka waktunya tidak ditentukan, setelah debitur diperingatkan untuk membayar. Karena itu, perjanjian lazim merinci kapan debitur dianggap cedera janji dan bagaimana peringatannya disampaikan.
Jangka waktu gadai dan perpanjangannya
Menurut pemberitaan Hukumonline (2007), dua putusan peninjauan kembali atas gadai saham yang sama berbeda arah. Dalam Putusan Nomor 240 PK/Pdt/2006, penjualan saham gadai dinyatakan tidak sah, antara lain karena perjanjian gadainya dinilai telah berakhir sebelum saham dijual. Sebaliknya, menurut ulasan di Hukumonline (2023), Putusan Nomor 115 PK/Pdt/2007 menilai perpanjangan jangka waktu gadai cukup dilakukan dengan pemberitahuan oleh pemegang gadai, tanpa persetujuan pemberi gadai. Karena itu, jangka waktu gadai dan cara memperpanjangnya perlu dirumuskan dengan jelas.
Hak menjual saham dan kuasa menjual
Sepanjang tidak diperjanjikan lain, Pasal 1155 memberi pemegang gadai hak menjual saham di muka umum, atau di bursa dengan melibatkan dua orang makelar, untuk melunasi utang, bunga, dan biaya. Dalam kajian hukum, hak menjual atas kekuasaan sendiri ini dikenal sebagai parate eksekusi. Jalur lain adalah meminta hakim menentukan cara penjualan. Pada kedua jalur itu, setiap penjualan wajib diberitahukan kepada pemberi gadai paling lambat pada hari berikutnya (Pasal 1156). Bila hasil penjualan tidak mencukupi, sisa utang pada prinsipnya tetap menjadi kewajiban debitur (Pasal 1131), kecuali perjanjian mengatur lain.
Perjanjian lazim merinci cara penjualan, termasuk kuasa menjual kepada pemegang gadai. Kuasa semacam itu, termasuk yang dirumuskan sebagai kuasa mutlak, perlu ditelaah karena pemberian kuasa berakhir, antara lain, bila kuasa ditarik kembali atau bila salah satu pihak dinyatakan pailit (Pasal 1813 dan Pasal 1814 KUHPerdata).
Risiko
Putusan pengadilan tentang penjualan saham gadai tidak seragam. Menurut kajian di Dandapala (2026), Putusan Kasasi Nomor 1130 K/Pdt/2010 membenarkan penjualan di bawah tangan yang caranya telah diatur dalam perjanjian. Kajian itu menyimpulkan bahwa hasilnya sangat bergantung pada kecermatan perumusan perjanjian dan kecermatan hakim. Uraiannya ada dalam panduan eksekusi gadai saham.
Pernyataan dan jaminan
Praktisi hukum menyebut klausul pernyataan dan jaminan, yaitu pernyataan pemberi gadai tentang keadaan saham, sebagai klausul yang lazim: saham telah disetor penuh, tidak sedang digadaikan kepada pihak lain, tidak dalam sengketa, benar-benar milik pemberi gadai, dan tidak dibatasi anggaran dasar. Pemberi gadai juga lazim berjanji membayar pungutan yang sah terkait saham dan mengambil langkah hukum agar saham tidak hilang atau terjual. Bila terjadi cedera janji yang berlanjut, pemberi gadai dan perseroan lazim berjanji menyerahkan kepada pemegang gadai dokumen yang membuktikan atau mewakili saham.
Pilihan hukum dan penyelesaian sengketa
Bila perjanjian memuat klausul arbitrase, pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa), dan dalam arbitrase para pihak berhak menentukan pilihan hukum (Pasal 56 ayat (2)). Karena jalur Pasal 1156 KUHPerdata ditempuh melalui hakim, hubungan klausul arbitrase dengan klausul penjualan saham perlu ditelaah penasihat hukum.
Pelepasan gadai
Gadai tidak dapat dibagi-bagi (Pasal 1160 KUHPerdata). Menurut kajian hukum jaminan, pelunasan sebagian utang tidak dengan sendirinya membebaskan sebagian saham. Karena itu, pelepasan sebagian saham dari gadai perlu disepakati dalam perjanjian.
Larangan Pasal 1154: saham tidak otomatis menjadi milik kreditur
Pasal 1154 KUHPerdata melarang kreditur memiliki benda gadai bila debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, dan setiap janji yang bertentangan dengan larangan itu batal. Karena itu, perjanjian gadai saham tidak boleh memuat klausul yang membuat saham otomatis menjadi milik kreditur ketika debitur cedera janji.
Larangan ini tidak menghapus hak menjual. Pelunasan diambil dari hasil penjualan saham, baik atas kekuasaan sendiri (Pasal 1155) maupun menurut cara yang ditentukan hakim (Pasal 1156). KUHPerdata juga memungkinkan saham gadai tetap pada kreditur bila hakim, atas tuntutan kreditur, mengizinkannya dengan nilai yang ditetapkan dalam putusan, paling banyak sebesar utang beserta bunga dan biaya (Pasal 1156).
Apakah perjanjian gadai saham harus dibuat dengan akta notaris?
Tidak. Baik KUHPerdata maupun UU Perseroan Terbatas tidak mewajibkan akta notaris untuk gadai saham. Perjanjian gadai saham adalah isi kesepakatan para pihak, sedangkan akta adalah bentuk tertulis yang memuatnya. Menurut praktisi hukum, perjanjian dapat dibuat dengan akta notaris atau di bawah tangan, yang berbeda terutama dalam kekuatan pembuktian dan formalitas. Akta autentik, seperti akta notaris, merupakan bukti yang sempurna bagi para pihak tentang isinya (Pasal 1870 KUHPerdata). Perbandingan kedua bentuk akta ada dalam panduan akta gadai saham.
Apa yang perlu dilakukan setelah perjanjian ditandatangani?
Penandatanganan belum menuntaskan pembebanan gadai. Untuk benda bergerak berwujud, KUHPerdata mensyaratkan benda gadai ditempatkan di bawah kekuasaan kreditur atau pihak ketiga yang disetujui kedua pihak (Pasal 1152). Untuk benda bergerak tak berwujud seperti saham, hak gadai lahir dengan pemberitahuan kepada pihak yang terhadapnya hak yang digadaikan harus dilaksanakan (Pasal 1153); menurut praktisi hukum, untuk saham pihak itu adalah perseroan yang menerbitkan saham. Gadai saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus (Pasal 60 ayat (3) UU Perseroan Terbatas).
Saham tanpa warkat dapat dijaminkan tanpa dikeluarkan dari penitipan kolektif, dengan pemberitahuan tertulis pemegang rekening kepada KSEI atau bank kustodian (penjelasan Pasal 61 UU Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan). Perubahan itu menambahkan syarat memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Dalam praktik, saham itu dicatat dan dibekukan melalui pemegang rekening, yaitu bank kustodian atau perusahaan efek tempat saham disimpan. KSEI dapat menolak penarikan atau pemindahan efek dari rekening yang dibekukan atau dijaminkan (Pasal 59 ayat (2) UU Pasar Modal). Karena daftar pemegang saham emiten mencatat saham itu atas nama KSEI, cara memenuhi Pasal 1152, Pasal 1153, dan kewajiban pencatatan tersebut perlu dipastikan bersama penasihat hukum.
Pemegang saham wajib melaporkan kepada OJK penjaminan saham perusahaan terbuka yang mewakili paling sedikit 5% hak suara, baik sekaligus maupun secara akumulatif. Sejak 5 Desember 2025, laporan itu disampaikan melalui AKSes KSEI paling lambat 3 hari kerja sejak perjanjian penjaminan ditandatangani (Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan OJK Nomor 4 Tahun 2024; Surat Edaran OJK Nomor 10/SEOJK.04/2025). Laporan itu memuat antara lain nilai pinjaman. Uraiannya ada dalam panduan gadai saham Tbk dan proses gadai saham.
RepoSaham tidak menyusun atau menandatangani perjanjian gadai. Cara kami menelaah pertanyaan dijelaskan di halaman layanan perkenalan gadai saham.
Rujukan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (terjemahan yang beredar) (membuka tab baru)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (membuka tab baru)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (membuka tab baru)
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (membuka tab baru)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 36 (membuka tab baru)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (membuka tab baru)
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 31 (membuka tab baru)
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019, Pasal 26 (membuka tab baru)
- Peraturan OJK Nomor 4 Tahun 2024 (membuka tab baru)
- Surat Edaran OJK Nomor 10/SEOJK.04/2025 (membuka tab baru)
- Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2015 (membuka tab baru)
- Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral (membuka tab baru)
- Tata Cara Pembekuan Sub Rekening Efek, Balance Efek dan Pencabutan Pembekuan (membuka tab baru)
- Gadai Saham Berujung pada Dua Putusan Berbeda (2 September 2007) (membuka tab baru)
- Perhatikan Klausula-Klausula Penting dalam Perjanjian Gadai Saham (18 Oktober 2019) (membuka tab baru)
- Eksekusi Saham yang Digadaikan dalam Bursa (26 Juli 2023) (membuka tab baru)
- Empat Problematika Notaris dalam Proses Gadai Saham (3 Juli 2024) (membuka tab baru)
- Asas-Asas dalam Hukum Jaminan (3 Desember 2024) (membuka tab baru)
- Tua Renta Regulasi Eksekusi Gadai Saham: Problematika dan Kecermatan Hakim (24 Maret 2026) (membuka tab baru)
Halaman ini berisi informasi umum tentang pinjaman dengan jaminan saham di Indonesia dan bukan nasihat hukum, pajak, atau keuangan. Instrumen yang tepat bergantung pada posisi dan tujuan spesifik Anda. Penilaian atas setiap kewajiban keterbukaan informasi atau kewajiban lain berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan urusan penasihat hukum Indonesia Anda sendiri, yang sebaiknya dilibatkan sejak awal. Peran kami terbatas sebagai pihak yang memperkenalkan, dan kami tidak memberikan nasihat hukum ataupun nasihat mengenai peraturan.
Pertanyaan yang sering diajukan
Jawaban ringkas tentang contoh, hak suara, dan bahasa perjanjian gadai saham.
Ajukan pertanyaanApakah ada contoh perjanjian gadai saham yang dapat langsung dipakai?
Kami tidak menerbitkan contoh perjanjian gadai saham karena rumusannya bergantung pada perjanjian pokok, jenis saham, para pihak, dan persyaratan pemberi pinjaman. Uraian klausul di halaman ini dapat dipakai sebagai daftar periksa saat membaca rancangan dari pemberi pinjaman, bukan sebagai templat, dan rumusan akhirnya sebaiknya ditelaah penasihat hukum Anda.
Apakah pemegang gadai memperoleh hak suara atas saham yang digadaikan?
Tidak. Menurut Pasal 60 ayat (4) UU Perseroan Terbatas, hak suara atas saham yang digadaikan tetap berada pada pemegang saham, dan penjelasannya menegaskan bahwa hak suara tidak dapat dialihkan secara terpisah dari kepemilikan saham. Hak lain, misalnya dividen, dapat diperjanjikan. Menurut praktisi kenotariatan, kuasa kepada pemegang gadai untuk memberikan suara dalam RUPS rawan sengketa.
Apakah perjanjian gadai saham harus berbahasa Indonesia?
Ya, bila salah satu pihaknya adalah lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia (Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009). Bila melibatkan pihak asing, perjanjian itu ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris. Bila terjadi perbedaan penafsiran, yang digunakan adalah bahasa yang disepakati dalam perjanjian (Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019).
Semuanya berawal dari pertanyaan rahasia. Ceritakan posisi Anda secara umum; rinciannya cukup disampaikan ketika Anda sudah siap.
Ajukan pertanyaan rahasia