Apa itu repo saham? Pengertian, cara kerja, dan dasar hukumnya
Repo saham adalah penjualan saham oleh pemiliknya dengan janji membelinya kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 9/POJK.04/2015, repo yang dilakukan lembaga jasa keuangan wajib mengakibatkan perpindahan kepemilikan saham kepada pembeli. Selisih antara harga jual dan harga beli kembali menjadi biaya dana bagi penjual. RepoSaham bukan pemberi pinjaman dan tidak menjadi pihak dalam transaksi repo.
Ringkasnya
- Repo saham terdiri atas dua tahap yang disepakati sekaligus: penjualan saham pada awal transaksi dan pembelian kembali pada tanggal yang ditetapkan atau saat diminta.
- Selama repo, kepemilikan saham beserta hak suara dan dividennya berpindah kepada pembeli; pemanfaatan hak tersebut dapat diperjanjikan untuk dikembalikan kepada penjual.
- Biaya repo bagi penjual adalah selisih harga. Bila harga saham turun, pembeli dapat meminta tambahan jaminan berupa uang tunai atau efek (transfer marjin). Menurut GMRA Indonesia, standar perjanjian repo yang ditetapkan OJK, permintaan itu harus dipenuhi dalam waktu singkat, kecuali disepakati lain.
- Repo yang dilakukan lembaga jasa keuangan wajib dibuat berdasarkan GMRA Indonesia dan dilaporkan kepada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI); perubahan kepemilikan akibat repo dilaporkan kepada OJK bila ambang batas pelaporannya terpenuhi.
Repo saham adalah jual beli dengan janji beli kembali
Kata repo berasal dari istilah bahasa Inggris repurchase agreement, yang berarti perjanjian pembelian kembali. Definisi hukumnya ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement bagi Lembaga Jasa Keuangan.
Definisi
“Transaksi Repurchase Agreement yang selanjutnya disebut Transaksi Repo adalah kontrak jual atau beli Efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.”
Sumber: POJK Nomor 9/POJK.04/2015, Pasal 1 angka 1
Secara sederhana, pemilik saham (penjual) menjual sahamnya kepada pihak lain (pembeli) dan menerima dana, dengan kesepakatan bahwa pembeli menjual kembali saham yang ekuivalen kepada penjual pada tanggal tertentu atau pada saat diminta.
Mengapa pemegang saham menggunakan repo saham?
Repo memberi pemegang saham dana tunai tanpa harus menjual sahamnya secara permanen, karena saham itu dibeli kembali pada akhir transaksi. Secara hukum, repo adalah jual beli, tetapi secara ekonomi menyerupai pinjaman dengan jaminan saham. Menurut OJK, karena harga beli kembali sudah ditetapkan sejak awal, penjual masih menanggung risiko atas saham itu, sehingga saham tersebut umumnya tetap diakui di neraca penjual.
Konsekuensinya juga perlu ditimbang: selama repo, kepemilikan dan hak suara berpindah kepada pembeli; biaya dananya berupa selisih harga; pembeli dapat meminta tambahan jaminan bila harga saham turun; dan penjual yang gagal membeli kembali dapat kehilangan sahamnya secara permanen. Melalui layanan perkenalan repo saham, RepoSaham memperkenalkan pemegang saham yang mencari dana kepada pemberi pinjaman; RepoSaham sendiri tidak memberi pinjaman.
Bagaimana cara kerja repo saham?
Dalam praktik, repo saham berjalan dalam empat langkah. Istilahnya mengikuti GMRA Indonesia, perjanjian standar yang wajib diterapkan lembaga jasa keuangan.
Perjanjian dan konfirmasi
Para pihak menandatangani perjanjian berbasis GMRA Indonesia. Setiap transaksi dikonfirmasi secara tertulis, antara lain mengenai saham, harga pembelian, tanggal pembelian kembali, dan tingkat harga, yaitu tarif persentase per tahun yang menentukan biaya repo.
Transaksi awal
Saham dipindahbukukan dari penjual kepada pembeli di KSEI, dan pembeli membayar harga pembelian kepada penjual.
Selama jangka waktu repo
Nilai saham disesuaikan dengan harga pasar; untuk saham yang aktif diperdagangkan, acuannya adalah harga perdagangan terakhir di bursa.
Pembelian kembali
Penjual membayar harga pembelian kembali, lalu saham ekuivalen dipindahbukukan kembali kepadanya.
Selisih harga sebagai biaya repo
GMRA Indonesia mendefinisikan harga pembelian kembali sebagai “total Harga Pembelian dan Selisih Harga”. Selisih harga dihitung secara harian dengan menerapkan tingkat harga yang disepakati pembeli dan penjual atas harga pembelian. Selisih inilah yang menjadi biaya dana repo bagi penjual. RepoSaham tidak menetapkan dan tidak memublikasikan tingkat harga; besarnya ditetapkan para pihak.
Rasio marjin dan jangka waktu
Dana yang diterima umumnya lebih kecil daripada nilai saham yang diserahkan. GMRA Indonesia menyebut perbandingan keduanya rasio marjin, yaitu nilai pasar saham pada saat transaksi diadakan dibagi harga pembelian, atau proporsi lain yang disepakati para pihak.
Repo dapat berjangka waktu tetap atau dapat diakhiri atas permintaan, tanpa tanggal pembelian kembali yang ditetapkan di muka. Untuk repo saham atas permintaan, Lampiran I GMRA Indonesia menetapkan bahwa pengakhiran baru berlaku setelah jangka waktu minimum 4 hari kerja.
Apa itu reverse repo?
Definisi POJK mencakup dua sisi transaksi yang sama. Bagi penjual, yang menerima dana dan wajib membeli kembali, transaksinya disebut repo. Bagi pembeli, yang menyerahkan dana dan wajib menjual kembali, transaksinya disebut reverse repo, yaitu pembelian dengan janji jual kembali.
Bukan repo Bank Indonesia
Repo dan reverse repo dalam pemberitaan kebijakan moneter adalah operasi Bank Indonesia dengan surat berharga. Menurut Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 20 Tahun 2025, repo dalam operasi moneter adalah penjualan surat berharga oleh peserta operasi moneter kepada Bank Indonesia dengan kewajiban pembelian kembali, bukan repo saham. Penjelasan umum tentang repo, reverse repo, dan BI-Rate ada dalam panduan apa itu repo.
Siapa saja yang terlibat dalam repo saham?
POJK Nomor 9/POJK.04/2015 berlaku bagi lembaga jasa keuangan, antara lain bank, perusahaan efek, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan, yang melakukan repo atas efek tanpa warkat yang diselesaikan melalui Bank Indonesia dan/atau KSEI.
- Pembeli: pihak yang menyerahkan dana; sejumlah perusahaan efek menawarkan fasilitas repo kepada nasabahnya dengan persyaratan masing-masing.
- Agen repo: hanya bank kustodian atau perusahaan efek yang menjadi partisipan sistem penyelesaian Bank Indonesia dan/atau KSEI, dengan kuasa dari nasabah.
- KSEI: menerima laporan repo dan memindahbukukan saham serta dana atas instruksi pemegang rekening, tetapi tidak menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak.
Penasihat hukum perlu menilai apakah aturan yang sama berlaku bagi repo yang para pihaknya bukan lembaga jasa keuangan. RepoSaham tidak menjadi pihak, agen, atau kustodian dalam transaksi repo mana pun.
Apa dasar hukum repo saham?
Sekilas
- POJK Nomor 9/POJK.04/2015
- Pedoman repo; ditetapkan 25 Juni 2015, berlaku 1 Januari 2016
- Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 33/SEOJK.04/2015
- GMRA Indonesia; berlaku 1 Januari 2016
- Peraturan KSEI Nomor V-G
- Pelaporan dan penyelesaian repo; perubahannya ditetapkan 19 November 2025
- POJK Nomor 4 Tahun 2024
- Laporan kepemilikan dan aktivitas menjaminkan saham; berlaku 28 Agustus 2024
Status per 30 September 2026.
POJK Nomor 9/POJK.04/2015 mewajibkan perjanjian repo tertulis yang paling sedikit memuat:
- peralihan hak kepemilikan efek;
- penyesuaian nilai efek dengan nilai pasar wajar;
- marjin awal dan/atau potongan nilai, serta pemeliharaan marjin;
- hak dan kewajiban para pihak, termasuk kewajiban perpajakan;
- peristiwa kegagalan dan tata cara penyelesaiannya;
- pilihan hukum Indonesia, kedudukan lembaga jasa keuangan sebagai agen atau prinsipal, dan tata cara konfirmasi.
Perjanjian itu wajib menerapkan GMRA Indonesia, yang disusun berdasarkan Global Master Repurchase Agreement versi 2000 terbitan International Capital Market Association (ICMA) dan disesuaikan dengan hukum serta pasar Indonesia. Menurut SEOJK Nomor 33/SEOJK.04/2015, perjanjian induknya diterapkan tanpa perubahan, lampirannya dapat disesuaikan sepanjang tidak bertentangan dengan POJK, dan untuk repo saham Lampiran Ekuitas wajib digunakan. Menurut OJK, sengketa repo berdasarkan GMRA Indonesia dirujuk ke arbitrase, misalnya ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Peta aturannya ada dalam panduan peraturan repo saham, dan isi perjanjiannya dalam panduan perjanjian repo saham.
Apakah kepemilikan saham berpindah selama repo?
“Setiap Transaksi Repo wajib mengakibatkan perubahan kepemilikan atas Efek.”
Menurut OJK, perubahan kepemilikan berarti pengalihan hak milik secara hukum melalui pemindahbukuan di kustodian sentral atau kustodian terkait. GMRA Indonesia menyatakan bahwa tujuan transaksinya adalah penjualan dan pembelian, bukan pembebanan hak jaminan. Karena itu, untuk repo yang tunduk pada POJK Nomor 9/POJK.04/2015, keliru jika menganggap saham yang direpokan tetap tercatat atas nama penjual.
Hak suara, dividen, dan aksi korporasi
Dividen, hak suara, dan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) ikut berpindah kepada pembeli. Pemanfaatannya dapat diperjanjikan untuk dikembalikan kepada penjual, dan kesepakatan itu wajib dimuat dalam perjanjian repo. Kecuali para pihak menyepakati lain, Lampiran Ekuitas GMRA Indonesia mengatur dua hal berikut.
- Hak suara: pembeli tidak wajib melaksanakan hak suara sesuai instruksi penjual.
- Dividen: bila saham masih tercatat atas nama pembeli pada tanggal pembayaran dividen, pembeli membayar kepada penjual jumlah yang setara dengan dividen tunai tersebut.
Saham yang dikembalikan adalah saham ekuivalen: penerbit, emisi, dan jumlahnya sama, disesuaikan bila terjadi pemecahan saham atau aksi korporasi serupa.
Apa yang terjadi bila harga saham turun?
POJK Nomor 9/POJK.04/2015 mewajibkan lembaga jasa keuangan menetapkan marjin awal dan/atau potongan nilai sesuai risiko lawan transaksi dan risiko efek, melakukan pemeliharaan marjin setiap kali nilai efek turun secara material sebagaimana diperjanjikan, dan memantau eksposur setiap hari.
Menurut GMRA Indonesia, eksposur dihitung dengan membandingkan dua angka: harga pembelian kembali yang dikalikan rasio marjin, dan nilai pasar saham. Bila angka pertama lebih besar, pembeli memiliki eksposur; bila nilai pasar yang lebih besar, penjual yang memiliki eksposur. Pihak yang memiliki eksposur bersih dapat meminta pihak lainnya melakukan transfer marjin berupa uang tunai atau efek. Permintaan ini disebut permintaan marjin, atau lazim dikenal sebagai permintaan jaminan tambahan (margin call). Sebagai ganti transfer marjin, para pihak juga dapat sepakat menetapkan harga ulang.
Risiko
Untuk saham, Lampiran I GMRA Indonesia mengatur bahwa, kecuali disepakati lain, permintaan marjin yang disampaikan paling lambat pukul 11.00 WIB harus dipenuhi pada hari kerja yang sama, sedangkan permintaan yang disampaikan setelah pukul 11.00 WIB harus dipenuhi sebelum pukul 11.00 WIB pada hari kerja berikutnya. Bila tidak dipenuhi, hal itu menjadi peristiwa kegagalan setelah pihak lainnya mengirimkan pemberitahuan kegagalan.
Apa yang terjadi bila penjual gagal bayar?
Gagal bayar dalam repo umumnya berarti penjual tidak membayar harga pembelian kembali atau tidak memenuhi permintaan marjin; istilah ini juga dapat berlaku bagi pembeli yang tidak menyerahkan kembali saham ekuivalen. Perjanjian induk GMRA Indonesia memuat sepuluh peristiwa kegagalan, antara lain kegagalan pembayaran, kegagalan pemeliharaan marjin, dan insolvensi; Lampiran Transaksi Domestik di Indonesia menambahkan penghentian sementara atau pencabutan izin usaha yang bersifat material.
Pada sebagian besar peristiwa, kegagalan baru berlaku setelah pihak yang tidak gagal mengirimkan pemberitahuan kegagalan. Setelah itu, seluruh transaksi dianggap jatuh tempo, kewajiban kedua pihak dihitung dan diperjumpakan, dan hanya selisihnya yang dibayar. Mekanisme ini disebut perhitungan penutupan.
Karena saham sudah tercatat atas nama pembeli sejak awal, penyelesaiannya tidak melalui eksekusi jaminan seperti pada gadai, dan penjual dapat kehilangan sahamnya secara permanen. Di pasar Indonesia pernah ada kejadian ketika kewajiban repo atau pinjaman dengan jaminan saham tidak dapat dipenuhi dan sahamnya dijual di pasar; penjualan itu menekan harga dan mengubah struktur kepemilikan. Pengalaman seperti ini menjadi salah satu latar belakang perluasan kewajiban pelaporan penjaminan saham oleh OJK pada 2024. Rinciannya dibahas dalam panduan repo saham gagal bayar.
Kepada siapa repo saham dilaporkan?
- Kepada KSEI: lembaga jasa keuangan wajib melaporkan repo atas saham paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah transaksi, dengan tata cara menurut Peraturan KSEI Nomor V-G.
- Kepada OJK: kewajiban melaporkan kepemilikan serta setiap perubahannya berlaku bagi anggota direksi atau dewan komisaris yang memiliki saham perusahaan terbuka tempat mereka menjabat, setiap pihak yang memiliki paling sedikit 5% saham dengan hak suara, dan pengendali perusahaan terbuka. Repo dilaporkan sebagai pembelian atau penjualan dengan keterangan repo. Sejak 5 Desember 2025, laporan disampaikan melalui sistem pelaporan elektronik AKSes yang dikelola KSEI, paling lambat 3 hari kerja sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan.
Karena kepemilikan berpindah, kewajiban lapor mengikuti kepemilikan menurut daftar pemegang saham. Gadai dilaporkan secara berbeda, yaitu sebagai aktivitas menjaminkan saham; lihat panduan gadai saham perusahaan terbuka (Tbk).
Laporan kepemilikan saham dapat diakses publik melalui situs web Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga repo atas blok saham besar tidak dapat diasumsikan tetap rahasia.
Contoh simulasi repo saham
Ilustrasi, bukan penawaran
Angka dalam contoh ini dibulatkan dan bersifat rekaan, hanya untuk memperlihatkan cara perhitungan. Angka tersebut bukan acuan rasio marjin di pasar dan bukan penawaran dari pihak mana pun.
Seorang pemegang saham melakukan repo atas 10 juta saham yang harga pasarnya Rp2.000 per saham.
| Tahap | Peristiwa | Perhitungan |
|---|---|---|
| Transaksi awal | Penjual menyerahkan saham dan menerima dana; kepemilikan berpindah kepada pembeli. | Nilai pasar Rp20 miliar; harga pembelian Rp10 miliar; rasio marjin 2 |
| Harga turun | Harga saham turun menjadi Rp1.500. Bila penurunan itu melewati batas yang diperjanjikan, pembeli dapat meminta transfer marjin. | Rp10 miliar × 2 = Rp20 miliar dibandingkan dengan nilai pasar Rp15 miliar: eksposur pembeli sekitar Rp5 miliar |
| Pembelian kembali | Penjual membayar harga pembelian kembali dan menerima 10 juta saham ekuivalen. | Rp10 miliar + selisih harga menurut tingkat harga yang disepakati |
| Penjual gagal bayar | Menurut GMRA Indonesia, seluruh transaksi dianggap jatuh tempo dan kewajiban kedua pihak diperjumpakan. Saham tidak kembali kepada penjual. | Hanya selisih kewajiban yang dibayar, sesuai perhitungan penutupan |
Untuk penyederhanaan, selisih harga yang telah berjalan tidak diperhitungkan dalam eksposur.
Apa perbedaan repo saham dan gadai saham?
Repo saham dan gadai saham memiliki konstruksi hukum yang berbeda. Pada gadai saham, saham tetap milik pemegang saham, dan menurut Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hak suaranya pun tetap berada padanya. Lihat juga pengertian gadai saham, isi perjanjian gadai saham, dan bentuk akta gadai saham.
| Aspek | Repo saham | Gadai saham |
|---|---|---|
| Dasar hukum | POJK Nomor 9/POJK.04/2015 dan GMRA Indonesia | Pasal 1150–1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 60 UU Perseroan Terbatas |
| Kepemilikan | Berpindah kepada pembeli | Tetap pada pemegang saham |
| Pencatatan di KSEI | Dipindahbukukan kepada pembeli | Dibekukan atau dicatat sebagai agunan di subrekening efek pemberi gadai |
| Hak suara | Berpindah; pemanfaatannya dapat diperjanjikan untuk dikembalikan kepada penjual | Tetap pada pemegang saham |
| Biaya dana | Selisih harga | Bunga dan biaya menurut perjanjian pinjaman |
| Harga turun | Transfer marjin menurut perjanjian | Jaminan tambahan hanya bila diatur dalam perjanjian |
| Gagal bayar | Perhitungan penutupan; saham sudah atas nama pembeli | Pemegang gadai tidak boleh begitu saja memiliki saham; penjualan di muka umum, di bursa, atau melalui pengadilan |
| Pelaporan kepada OJK | Sebagai pembelian atau penjualan, dengan keterangan repo | Laporan aktivitas menjaminkan saham bila penjaminan mencapai 5% atau lebih hak suara |
Ringkasan umum, bukan nasihat. KUHPerdata disajikan dalam parafrasa (Pasal 1154–1156 untuk gagal bayar; lihat eksekusi gadai saham). Kolom repo meringkas GMRA Indonesia, yang lampirannya dapat disesuaikan para pihak.
Untuk produk gadai efek ritel, lihat perbedaan gadai efek dan repo saham. Untuk pilihan pembiayaan lain, lihat halaman gadai saham, pinjaman dengan jaminan saham, saham sebagai jaminan kredit, dan proses gadai saham. Seluruh panduan tercantum di halaman Panduan.
Rujukan
- POJK Nomor 9/POJK.04/2015 (membuka tab baru)
- Tanya Jawab POJK Nomor 9/POJK.04/2015 (membuka tab baru)
- SEOJK Nomor 33/SEOJK.04/2015 (membuka tab baru)
- Lampiran SEOJK Nomor 33/SEOJK.04/2015 (GMRA Indonesia) (membuka tab baru)
- Peraturan KSEI Nomor V-G (membuka tab baru)
- POJK Nomor 4 Tahun 2024 (membuka tab baru)
- SEOJK Nomor 10/SEOJK.04/2025 (membuka tab baru)
- Siaran pers BEI dan KSEI, 3 Maret 2026 (membuka tab baru)
- POJK Nomor 9/POJK.04/2018 (membuka tab baru)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (membuka tab baru)
- Dua Opsi untuk Mengeksekusi Objek Hak Gadai (KUHPerdata) (membuka tab baru)
- PADG Nomor 20 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Rupiah (membuka tab baru)
Halaman ini berisi informasi umum tentang pinjaman dengan jaminan saham di Indonesia dan bukan nasihat hukum, pajak, atau keuangan. Instrumen yang tepat bergantung pada posisi dan tujuan spesifik Anda. Penilaian atas setiap kewajiban keterbukaan informasi atau kewajiban lain berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan urusan penasihat hukum Indonesia Anda sendiri, yang sebaiknya dilibatkan sejak awal. Peran kami terbatas sebagai pihak yang memperkenalkan, dan kami tidak memberikan nasihat hukum ataupun nasihat mengenai peraturan.
Risiko repo saham
Repo saham memindahkan kepemilikan sejak awal, sehingga risikonya berbeda dari pinjaman biasa.
- Pasar dan marjin. Penurunan harga saham dapat menimbulkan permintaan marjin yang, menurut GMRA Indonesia dan kecuali disepakati lain, harus dipenuhi dalam waktu singkat.
- Kehilangan saham. Bila penjual gagal membeli kembali saham atau memenuhi permintaan marjin, transaksi dapat diselesaikan melalui perhitungan penutupan, dan penjual dapat kehilangan saham berikut hak suaranya secara permanen.
- Lawan transaksi. Nilai saham yang diserahkan umumnya melebihi dana yang diterima; bila pembeli gagal menyerahkan kembali saham ekuivalen, hak penjual pada dasarnya berupa tagihan uang. KSEI tidak menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak.
- Suspensi. Kecuali disepakati lain, saham yang disuspensi dihitung bernilai nol untuk keperluan marjin. Selama suspensi berlaku di seluruh pasar, saham itu juga tidak dapat dijual melalui bursa.
- Likuiditas. Saham yang kurang likuid atau jarang diperdagangkan sulit dinilai dan sulit dijual pada harga yang diharapkan.
- Perubahan pengendalian. Karena kepemilikan berpindah sejak awal, repo atas blok saham besar, atau saham yang tidak dibeli kembali, dapat membuat suatu pihak memiliki lebih dari 50% saham dengan hak suara atau mampu menentukan pengelolaan perusahaan terbuka. Dalam hal itu, aturan pengambilalihan dalam POJK Nomor 9/POJK.04/2018, termasuk penawaran tender wajib, dapat berlaku; penerapannya perlu dinilai oleh penasihat hukum.
- Pajak. Perlakuan pajak repo bergantung pada struktur transaksi dan status para pihak; berkonsultasilah dengan penasihat pajak Anda.
Setiap rasio pinjaman terhadap nilai (LTV), harga, jangka waktu, dan persyaratan lain yang dirujuk di situs ini, selain batas yang ditetapkan peraturan, bersifat indikatif serta tunduk pada uji tuntas dan dokumentasi pemberi pinjaman.
Pertanyaan yang sering diajukan
Jawaban ringkas tentang repo saham. Untuk situasi Anda, libatkan penasihat hukum.
Ajukan pertanyaanApa arti saham repo?
Saham repo adalah saham yang sedang menjadi objek transaksi repo, yaitu saham yang telah dijual dengan janji akan dibeli kembali. Kata repo berasal dari istilah bahasa Inggris repurchase agreement, yang berarti perjanjian pembelian kembali. Selama repo berjalan, saham tersebut tercatat atas nama pembeli.
Apakah repo saham sama dengan pinjaman dengan jaminan saham?
Secara ekonomi mirip, tetapi secara hukum tidak. Karena harga beli kembali sudah ditetapkan sejak awal, saham dalam repo umumnya tetap diakui di neraca penjual. Namun, kepemilikannya berpindah kepada pembeli, dan GMRA Indonesia menegaskan bahwa tujuan transaksinya adalah penjualan dan pembelian, bukan pembebanan hak jaminan. Pada gadai saham, saham tetap milik pemegang saham.
Apakah hak suara dan dividen ikut berpindah selama repo?
Ya. Menurut OJK, dividen, hak suara, dan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) ikut berpindah kepada pembeli, tetapi perjanjian repo dapat mengatur agar pemanfaatannya dikembalikan kepada penjual. Kecuali disepakati lain, GMRA Indonesia mewajibkan pembeli membayar kepada penjual jumlah yang setara dengan dividen tunai bila saham masih tercatat atas nama pembeli pada tanggal pembayaran dividen.
Bagaimana cara mengetahui saham yang sedang direpokan?
Sumber utama yang terbuka untuk umum adalah laporan kepemilikan saham. Setiap pihak yang memiliki paling sedikit 5% saham dengan hak suara, serta pengendali perusahaan terbuka, wajib melaporkan perubahan kepemilikannya kepada OJK bila ambang pelaporannya terpenuhi. Perubahan akibat repo dilaporkan sebagai pembelian atau penjualan dengan keterangan repo. Laporan kepemilikan dapat diakses publik melalui situs web Bursa Efek Indonesia (BEI). Sejak Maret 2026, BEI dan KSEI juga setiap bulan menerbitkan informasi tentang pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%.
Apakah repo saham berisiko?
Ya. Penurunan harga saham dapat menimbulkan permintaan marjin yang, menurut GMRA Indonesia dan kecuali disepakati lain, harus dipenuhi dalam waktu singkat. Bila penjual gagal membeli kembali saham atau memenuhi permintaan itu, transaksi dapat diselesaikan melalui perhitungan penutupan, dan penjual dapat kehilangan sahamnya secara permanen. Risiko lain, seperti risiko lawan transaksi, suspensi, dan likuiditas, dirangkum dalam bagian risiko repo saham.
Apakah repo saham legal di Indonesia?
Repo saham adalah transaksi yang diatur di Indonesia. POJK Nomor 9/POJK.04/2015, yang berlaku sejak 1 Januari 2016, mengatur repo atas efek, termasuk saham, yang dilakukan lembaga jasa keuangan. Aturan ini mewajibkan perjanjian berbasis GMRA Indonesia, perpindahan kepemilikan, pemeliharaan marjin, dan pelaporan kepada KSEI. Penasihat hukum perlu menilai apakah aturan yang sama berlaku bagi repo yang para pihaknya bukan lembaga jasa keuangan. Repo tetap mengandung risiko dan dapat menimbulkan kewajiban keterbukaan informasi.
Semuanya berawal dari pertanyaan rahasia. Ceritakan posisi Anda secara umum; rinciannya cukup disampaikan ketika Anda sudah siap.
Ajukan pertanyaan rahasia