Peraturan repo saham di Indonesia: aturan OJK, GMRA Indonesia, KSEI, BEI, dan KPEI yang perlu Anda ketahui
Peraturan repo saham di Indonesia berpusat pada POJK Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement bagi Lembaga Jasa Keuangan, yang mewajibkan perjanjian tertulis berbasis GMRA Indonesia dan perubahan kepemilikan efek. Di sekelilingnya berlaku SEOJK Nomor 33/SEOJK.04/2015, Peraturan KSEI tentang pelaporan dan penyelesaian repo, kewajiban lapor kepemilikan dalam POJK Nomor 4 Tahun 2024, serta aturan perdagangan BEI. RepoSaham bukan pemberi pinjaman dan tidak menjadi pihak dalam repo.
Ringkasnya
- POJK Nomor 9/POJK.04/2015 berlaku sejak 1 Januari 2016 bagi lembaga jasa keuangan yang melakukan repo atas efek tanpa warkat yang diselesaikan melalui Bank Indonesia dan/atau KSEI.
- Perjanjian repo lembaga jasa keuangan wajib menerapkan GMRA Indonesia (SEOJK Nomor 33/SEOJK.04/2015); perjanjian induknya tidak diubah, hanya lampirannya yang dapat disesuaikan.
- Repo atas saham wajib dilaporkan kepada KSEI paling lambat hari kerja berikutnya, dan bagi pihak yang wajib lapor kepemilikan, kepada OJK sebagai pembelian atau penjualan dengan keterangan repo paling lambat 3 hari kerja.
- Aturan BEI tentang batas penolakan otomatis dan suspensi, aturan pengambilalihan, dan larangan orang dalam ikut menentukan apa yang dapat dilakukan dengan saham yang direpokan.
- Apakah repo antara dua pihak yang bukan lembaga jasa keuangan tunduk pada POJK Nomor 9/POJK.04/2015 perlu dinilai oleh penasihat hukum.
Peta peraturan repo saham
Tidak ada satu undang-undang khusus tentang repo. Aturannya tersebar pada peraturan OJK, surat edaran OJK, peraturan lembaga penyimpanan dan penyelesaian (KSEI), peraturan bursa (BEI), dan peraturan lembaga kliring (KPEI). Tabel berikut memetakan aturan yang paling sering dirujuk; rinciannya mengikuti di bawah.
| Peraturan | Mengatur apa | Siapa yang terikat | Berlaku sejak |
|---|---|---|---|
| POJK Nomor 9/POJK.04/2015 | Pedoman transaksi repo: perjanjian tertulis, perubahan kepemilikan, marjin dan potongan nilai, agen repo, pelaporan kepada KSEI | Lembaga jasa keuangan yang melakukan repo atas efek tanpa warkat | 1 Januari 2016 |
| SEOJK Nomor 33/SEOJK.04/2015 | GMRA Indonesia: perjanjian induk dan lampiran yang wajib diterapkan | Lembaga jasa keuangan yang melakukan repo | 1 Januari 2016 |
| Peraturan KSEI Nomor V-G | Pelaporan dan penyelesaian repo atas efek bersifat ekuitas di C-BEST | Pemegang rekening KSEI (perusahaan efek dan bank kustodian), untuk diri sendiri dan nasabahnya | Perubahan ditetapkan 19 November 2025 |
| POJK Nomor 4 Tahun 2024 dan SEOJK Nomor 10/SEOJK.04/2025 | Laporan kepemilikan saham perusahaan terbuka; repo dilaporkan sebagai pembelian atau penjualan dengan keterangan repo; pelaporan elektronik | Pemegang paling sedikit 5% hak suara, pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris | 28 Agustus 2024; sistem elektronik sejak 5 Desember 2025 |
| POJK Nomor 9/POJK.04/2018 | Pengambilalihan perusahaan terbuka dan penawaran tender wajib | Pihak yang memperoleh pengendalian, termasuk melalui repo atau eksekusi jaminan | 2018 |
| Peraturan BEI Nomor II-A | Perdagangan di bursa: batas penolakan otomatis, pasar negosiasi, suspensi | Anggota bursa; menentukan bagaimana saham yang direpokan dapat dijual | Konsolidasi 2021; batas penolakan otomatis berubah 1 Januari 2027 |
| Peraturan KPEI Nomor X-2 | Fasilitas triparty repo KPEI | Pengguna fasilitas KPEI | Menurut ketentuan KPEI |
Ringkasan umum, bukan nasihat. Status peraturan dapat berubah; setiap panduan di situs ini mencantumkan tanggal akses sumbernya.
POJK Nomor 9/POJK.04/2015: pedoman transaksi repo
POJK Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement bagi Lembaga Jasa Keuangan ditetapkan pada 25 Juni 2015, diundangkan pada 26 Juni 2015, dan mulai berlaku pada 1 Januari 2016. Aturan ini berlaku bagi lembaga jasa keuangan, antara lain bank, perusahaan efek, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan, yang melakukan repo atas efek tanpa warkat yang terdaftar dan diselesaikan melalui Bank Indonesia dan/atau KSEI. Repo berdasarkan prinsip syariah tidak tunduk pada POJK ini.
“Setiap Transaksi Repo wajib mengakibatkan perubahan kepemilikan atas Efek.”
Ketentuan pokoknya:
- Perjanjian tertulis. Setiap repo wajib didasarkan pada perjanjian tertulis yang paling sedikit memuat peralihan hak kepemilikan efek, penyesuaian nilai efek dengan nilai pasar wajar, marjin awal dan/atau potongan nilai (haircut), pemeliharaan marjin, hak dan kewajiban para pihak termasuk kewajiban perpajakan, peristiwa kegagalan dan tata cara penyelesaiannya, pilihan hukum Indonesia, kedudukan lembaga jasa keuangan sebagai agen atau prinsipal, serta tata cara konfirmasi.
- Manajemen risiko. Lembaga jasa keuangan wajib menetapkan marjin awal dan/atau potongan nilai sesuai risiko kredit lawan transaksi dan risiko efek, melakukan pemeliharaan marjin setiap kali nilai pasar wajar efek turun secara material sebagaimana diperjanjikan, memantau eksposur bersih setiap hari, dan memiliki mekanisme untuk mengenali kondisi peristiwa kegagalan serta memberitahukannya kepada lawan transaksi.
- Agen repo. Hanya lembaga jasa keuangan yang menjadi partisipan sistem penyelesaian Bank Indonesia dan/atau KSEI, yaitu bank kustodian atau perusahaan efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah, yang dapat bertindak sebagai agen, dengan kuasa dari nasabah.
- Pelaporan. Repo atas saham wajib dilaporkan kepada KSEI paling lambat pada hari kerja berikutnya. POJK tidak mewajibkan repo atas saham tercatat dilakukan melalui crossing di bursa.
Per 30 September 2026, POJK ini masih menjadi rujukan utama pengaturan repo di pasar modal; KSEI masih merujuknya dalam perubahan Peraturan V-G yang ditetapkan 19 November 2025. Cara kerja repo saham dalam praktik dibahas dalam panduan pengertian repo saham.
SEOJK Nomor 33/SEOJK.04/2015 dan GMRA Indonesia
Perjanjian repo lembaga jasa keuangan wajib menerapkan GMRA Indonesia, yaitu standar perjanjian berbasis Global Master Repurchase Agreement versi 2000 terbitan International Capital Market Association (ICMA) yang disesuaikan dengan hukum dan pasar Indonesia. GMRA Indonesia terdiri atas perjanjian induk dan enam lampiran. Perjanjian induk, Lampiran Transaksi Domestik di Indonesia, Lampiran I, dan Lampiran II wajib diterapkan dalam setiap perjanjian repo; Lampiran Ekuitas wajib bila efeknya bersifat ekuitas, termasuk saham.
Surat Edaran OJK Nomor 33/SEOJK.04/2015, ditetapkan 23 November 2015 dan berlaku 1 Januari 2016, menetapkan bahwa GMRA Indonesia diterapkan tanpa mengubah perjanjian induknya; perubahan hanya dapat dilakukan pada lampiran-lampirannya, sesuai kebutuhan atau kesepakatan para pihak, sepanjang tidak melanggar POJK Nomor 9/POJK.04/2015. Isi perjanjiannya dibahas dalam panduan perjanjian repo saham.
Peraturan KSEI tentang pelaporan dan penyelesaian repo
KSEI mengatur pelaporan dan penyelesaian repo atas efek bersifat ekuitas yang terdaftar di KSEI dalam Peraturan KSEI Nomor V-G, yang perubahannya ditetapkan 19 November 2025. Menurut peraturan itu, laporan repo yang disampaikan melalui modul Securities Financing Transaction (SFT) pada C-BEST otomatis membentuk instruksi penyelesaian, tanggal jatuh tempo wajib dicantumkan sejak laporan pembukaan repo, dan para pihak memilih apakah dana diselesaikan melalui C-BEST atau di luar C-BEST. Sampai modul tersebut efektif, pelaporan repo masih dapat dilakukan melalui sistem ORCHiD.
Dalam repo saham, pemegang rekening wajib melaporkan transaksi repo, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk nasabahnya, memastikan data laporannya sesuai dengan perjanjian repo, dan bertanggung jawab atas kebenaran instruksi pemindahbukuan yang diberikan atas nama nasabah. KSEI menyediakan sistem pelaporan dan melaksanakan pemindahbukuan berdasarkan instruksi pemegang rekening, tetapi tidak menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi repo. Pajak yang timbul menjadi tanggung jawab pemegang rekening dan/atau nasabah.
Kewajiban lapor kepemilikan: POJK Nomor 4 Tahun 2024
POJK Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka berlaku sejak 28 Agustus 2024 dan mencabut POJK Nomor 11/POJK.04/2017. Yang wajib melaporkan kepemilikan dan setiap perubahannya kepada OJK adalah anggota direksi atau dewan komisaris yang memiliki saham perusahaan tempat mereka menjabat, setiap pihak yang memiliki paling sedikit 5% saham dengan hak suara, dan pengendali perusahaan terbuka.
Karena kepemilikan berpindah, repo dilaporkan sebagai pembelian atau penjualan saham; formulir OJK menanyakan apakah pembelian atau penjualan itu merupakan transaksi repurchase agreement. Sejak 5 Desember 2025, laporan disampaikan secara elektronik melalui AKSes yang dikelola KSEI, paling lambat 3 hari kerja sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan, dan informasi laporan kepemilikan tersedia untuk publik melalui situs web BEI. Gadai dilaporkan secara berbeda, sebagai aktivitas menjaminkan saham; rinciannya ada dalam panduan gadai saham perusahaan terbuka (Tbk).
Aturan BEI dan KPEI yang menyentuh repo saham
Peraturan BEI Nomor II-A mengatur perdagangan di bursa, dan karena itu menentukan bagaimana saham yang direpokan dapat dijual, misalnya setelah gagal bayar. Penawaran jual di bawah batas bawah penolakan otomatis (ARB) ditolak sistem perdagangan; per 30 September 2026, batas ARB untuk saham berharga di atas Rp10 adalah 15%, dan mulai 1 Januari 2027 disamakan dengan batas atas, yaitu 35%, 25%, atau 20% sesuai rentang harga. BEI juga dapat menghentikan sementara perdagangan suatu saham; selama saham disuspensi di seluruh pasar, saham itu tidak dapat dijual melalui bursa sampai suspensi dicabut.
Risiko
Batas penolakan otomatis dan suspensi dapat menghambat penjualan saham yang direpokan setelah gagal bayar. Menurut GMRA Indonesia, saham yang disuspensi dihitung bernilai nol untuk keperluan marjin, kecuali disepakati lain.
Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), yang memakai merek IDClear, menyediakan fasilitas triparty repo, yaitu repo yang melibatkan pihak ketiga. Menurut laman panduannya, KPEI sebagai pihak ketiga menyediakan sistem yang mengacu pada POJK Nomor 9/POJK.04/2015 dan membantu para pihak dalam pengelolaan agunan, pengelolaan marjin, pemantauan dan penyelesaian transaksi, perhitungan biaya, serta penggantian dividen atau bunga. KPEI mengatur fasilitas ini dalam Peraturan KPEI Nomor X-2 tentang Fasilitas Triparty Repo. KPEI juga menetapkan nilai potongan nilai per saham melalui Komite Haircut; lihat panduan pengertian haircut saham.
Bukan aturan repo
POJK Nomor 6 Tahun 2024 mengatur pembiayaan transaksi marjin dan transaksi short selling oleh perusahaan efek, yaitu pembiayaan pembelian efek untuk nasabah, bukan repo. Rasio 65% dan 80% yang terdapat di dalamnya adalah rasio transaksi marjin dan tidak berlaku bagi repo atau gadai saham.
Ketentuan lain yang relevan
- Pengambilalihan. Jika repo atas blok saham besar, atau saham yang tidak dibeli kembali, membuat suatu pihak memiliki lebih dari 50% saham dengan hak suara atau mampu menentukan pengelolaan perusahaan terbuka, aturan pengambilalihan dalam POJK Nomor 9/POJK.04/2018, termasuk penawaran tender wajib, dapat berlaku; POJK itu memuat pengecualian yang penerapannya dinilai penasihat hukum.
- Informasi orang dalam. Pasal 95 Undang-Undang Pasar Modal melarang orang dalam yang mempunyai informasi orang dalam melakukan pembelian atau penjualan efek emiten yang bersangkutan, dan sejak UU Nomor 4 Tahun 2023 larangan yang sama berlaku bagi setiap pihak yang memiliki informasi orang dalam dan sepatutnya mengetahuinya. POJK Nomor 78/POJK.04/2017 menetapkan transaksi yang tidak termasuk larangan itu, antara lain transaksi di luar bursa dengan pengungkapan penuh.
- Pajak. Perlakuan pajak repo dan gadai saham bergantung pada struktur transaksi dan status para pihak; konsultasikan dengan penasihat pajak.
Apakah repo antara pihak swasta tunduk pada aturan ini?
POJK Nomor 9/POJK.04/2015 mengikat lembaga jasa keuangan. Bila lawan transaksi Anda adalah perusahaan efek atau bank, lembaga itu wajib mengikuti POJK dan GMRA Indonesia, dan repo Anda ikut tunduk padanya. Bila kedua pihak bukan lembaga jasa keuangan, apakah aturan yang sama berlaku, apakah repo wajib dilaporkan kepada KSEI, dan apakah pengadilan dapat memperlakukan repo sebagai pinjaman berjaminan terselubung adalah pertanyaan yang perlu dinilai oleh penasihat hukum. Dalam GMRA Indonesia sendiri, para pihak menegaskan bahwa tujuan transaksinya adalah penjualan dan pembelian, bukan pembebanan hak jaminan.
Apa pun jenis pemberi dananya, kewajiban lapor kepada OJK tetap berlaku bagi pemegang saham yang memenuhi ambangnya, dan aturan perdagangan BEI berlaku bagi setiap penjualan di bursa. RepoSaham menelaah pertanyaan pemegang saham perusahaan tercatat dan, dengan persetujuan eksplisit Anda, memperkenalkan Anda kepada pemberi pinjaman; lihat layanan repo saham dan pinjaman dengan jaminan saham. Seluruh persyaratan ditetapkan oleh pemberi pinjaman.
Rujukan
- POJK Nomor 9/POJK.04/2015 (membuka tab baru)
- Tanya Jawab POJK Nomor 9/POJK.04/2015 (membuka tab baru)
- SEOJK Nomor 33/SEOJK.04/2015 (membuka tab baru)
- Lampiran SEOJK Nomor 33/SEOJK.04/2015 (GMRA Indonesia) (membuka tab baru)
- Peraturan KSEI Nomor V-G (membuka tab baru)
- Surat Edaran KSEI Nomor SE-0001/DIR-EKS/KSEI/0324 (membuka tab baru)
- POJK Nomor 4 Tahun 2024 (membuka tab baru)
- SEOJK Nomor 10/SEOJK.04/2025 (membuka tab baru)
- POJK Nomor 9/POJK.04/2018 (membuka tab baru)
- POJK Nomor 78/POJK.04/2017 (membuka tab baru)
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (P2SK) (membuka tab baru)
- POJK Nomor 6 Tahun 2024 (membuka tab baru)
- Peraturan BEI Nomor II-A (Kep-00061/BEI/07-2021)
- Perubahan batas penolakan otomatis harga saham BEI (membuka tab baru)
- Triparty Repo Guidance (KPEI) (membuka tab baru)
Halaman ini berisi informasi umum tentang pinjaman dengan jaminan saham di Indonesia dan bukan nasihat hukum, pajak, atau keuangan. Instrumen yang tepat bergantung pada posisi dan tujuan spesifik Anda. Penilaian atas setiap kewajiban keterbukaan informasi atau kewajiban lain berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan urusan penasihat hukum Indonesia Anda sendiri, yang sebaiknya dilibatkan sejak awal. Peran kami terbatas sebagai pihak yang memperkenalkan, dan kami tidak memberikan nasihat hukum ataupun nasihat mengenai peraturan.
Pertanyaan yang sering diajukan
Jawaban ringkas tentang peraturan repo saham. Untuk menilai situasi Anda sendiri, libatkan penasihat hukum.
Ajukan pertanyaanApa peraturan OJK tentang repo saham?
Peraturan utamanya adalah POJK Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement bagi Lembaga Jasa Keuangan, yang berlaku sejak 1 Januari 2016, beserta SEOJK Nomor 33/SEOJK.04/2015 yang memuat GMRA Indonesia. POJK itu mewajibkan perjanjian tertulis, perubahan kepemilikan efek, marjin dan potongan nilai, serta pelaporan repo atas saham kepada KSEI paling lambat hari kerja berikutnya.
Apakah GMRA Indonesia wajib dipakai?
Ya, untuk repo yang dilakukan lembaga jasa keuangan: perjanjiannya wajib menerapkan GMRA Indonesia untuk setiap repo baru sejak 1 Januari 2016. Perjanjian induk, Lampiran Transaksi Domestik di Indonesia, Lampiran I, dan Lampiran II wajib diterapkan dalam setiap perjanjian repo, dan Lampiran Ekuitas wajib bila efeknya saham. Perjanjian induk tidak diubah; lampirannya dapat disesuaikan sepanjang tidak melanggar POJK.
Apakah repo saham harus dilaporkan, dan kepada siapa?
Lembaga jasa keuangan yang melakukan repo atas saham wajib melaporkannya kepada KSEI paling lambat pada hari kerja berikutnya. Bagi pemegang paling sedikit 5% hak suara, pengendali, serta anggota direksi dan dewan komisaris yang memiliki saham perusahaannya, repo dilaporkan kepada OJK sebagai pembelian atau penjualan dengan keterangan repo, melalui AKSes KSEI, paling lambat 3 hari kerja, dan informasinya tersedia untuk publik melalui situs web BEI.
Apakah POJK Nomor 9/POJK.04/2015 masih berlaku?
Per 30 September 2026, POJK Nomor 9/POJK.04/2015 masih menjadi rujukan utama pengaturan repo di pasar modal. KSEI, misalnya, masih merujuknya dalam perubahan Peraturan KSEI Nomor V-G yang ditetapkan 19 November 2025, dan laman peraturan OJK tidak menunjukkan pencabutan. Status peraturan dapat berubah; sebelum bertransaksi, mintalah penasihat hukum memeriksa aturan yang berlaku saat itu.
Apakah repo syariah tunduk pada POJK Nomor 9/POJK.04/2015?
Tidak. POJK Nomor 9/POJK.04/2015 menyatakan bahwa repo berdasarkan prinsip syariah tidak tunduk pada POJK tersebut. Situs ini membahas repo konvensional atas saham perusahaan tercatat. Untuk repo berdasarkan prinsip syariah, pelajari ketentuan yang mengaturnya bersama penasihat hukum Anda; RepoSaham tidak memberikan nasihat hukum ataupun nasihat mengenai peraturan.
Semuanya berawal dari pertanyaan rahasia. Ceritakan posisi Anda secara umum; rinciannya cukup disampaikan ketika Anda sudah siap.
Ajukan pertanyaan rahasia